Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) menilai para menteri Kabinet Kerja yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Senin ini komposisinya sudah baik.
"Pada Kabinet Kerja ini ada peleburan dua kementerian menjadi satu serta adanya kementerian baru, itu merupakan hak prerogatif presiden," kata Wakil Ketua MPR RI, Oesman sapta Odang, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Oesman, penggabungan dua kementerian menjadi satu sasarannya adalah optimalisasi kinerja kementerian sekaligus efisiensi anggaran.
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimtan Barat ini membandingkan Kabinet Kerja dengan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyusun kabinet dengan hak prerogatifnya.
"Kalau sekarang Presiden Jokowi membuat kabinet, ada dua kementerian yang digabungkan dan membuat kementerian baru, itu juga hak prerogatif presiden," katanya.
Menurut Oesman Sapta, pada pemerintahan Presiden Yudhoyono ada juga pembentukan kementerian baru yakni Periwisata dan Ekonomi Kreatif, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden.
Oesman mengingatkan, agar masyarakat tidak mempersoalkan penggabungan dua kementerian serta pembentukan kementerian baru, tapi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalaupun tidak mendukung, paling tidak memberikan kesempatan kepada para menterinya untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya," katanya.
Soal beredarnya rumor adanya menteri yang dapat rapor kuning atau merah, menurut Oesman, silakan tanya ke KPK karena rumor itu muncul dari KPK.
Menurut Oesman, Presiden Joko Widodo sudah berusaha memilih figur-figur yang bersih menjadi menteri di Kabinet Kerja serta masyarakat juga menaruh harapan tinggi pada pemerintahannya.
"Jadi kalau ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap keberhasilan menteri kabinet, wajar saja karena masyarakat menaruh harapan tinggi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pada Kabinet Kerja ini ada peleburan dua kementerian menjadi satu serta adanya kementerian baru, itu merupakan hak prerogatif presiden," kata Wakil Ketua MPR RI, Oesman sapta Odang, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Oesman, penggabungan dua kementerian menjadi satu sasarannya adalah optimalisasi kinerja kementerian sekaligus efisiensi anggaran.
Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimtan Barat ini membandingkan Kabinet Kerja dengan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyusun kabinet dengan hak prerogatifnya.
"Kalau sekarang Presiden Jokowi membuat kabinet, ada dua kementerian yang digabungkan dan membuat kementerian baru, itu juga hak prerogatif presiden," katanya.
Menurut Oesman Sapta, pada pemerintahan Presiden Yudhoyono ada juga pembentukan kementerian baru yakni Periwisata dan Ekonomi Kreatif, karena hal itu adalah hak prerogatif presiden.
Oesman mengingatkan, agar masyarakat tidak mempersoalkan penggabungan dua kementerian serta pembentukan kementerian baru, tapi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalaupun tidak mendukung, paling tidak memberikan kesempatan kepada para menterinya untuk bekerja dan menunjukkan kinerjanya," katanya.
Soal beredarnya rumor adanya menteri yang dapat rapor kuning atau merah, menurut Oesman, silakan tanya ke KPK karena rumor itu muncul dari KPK.
Menurut Oesman, Presiden Joko Widodo sudah berusaha memilih figur-figur yang bersih menjadi menteri di Kabinet Kerja serta masyarakat juga menaruh harapan tinggi pada pemerintahannya.
"Jadi kalau ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap keberhasilan menteri kabinet, wajar saja karena masyarakat menaruh harapan tinggi," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014