Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menilai As'ad Said Ali merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
"Menurut saya tidak ada yang paling tepat jadi Kepala BIN selain Pak As'ad," kata Said Aqil di Jakarta, Selasa.
Menurut Said Aqil, As'ad yang merupakan mantan Wakil Kepala BIN dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU Said Ali memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi orang nomor satu BIN.
"Pal As'ad memiliki pengalaman panjang di dunia intelijen, baik di dalam maupun luar negeri," katanya.
As'ad lama yang memulai karir di dunia intelijen pada 1974 bertugas lama di Timur Tengah, menjadi salah satu direktur BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian jadi Wakil Kepala BIN di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Pak As'ad adalah wakil kepala di tiga Kepala BIN berbeda, yaitu di saat kepalanya Pak Hendropriyono, Pak Syamsir Siregar, dan Pak Sutanto," kata Said Aqil.
Lebih jauh Said Aqil mengatakan, ancaman paling besar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah radikalisme agama yang dalam praktiknya saat ini memunculkan ancaman perpecahan di tengah masyarakat.
"Dan bicara terorisme, Pak As'ad yang paling paham seluk beluknya. Bagaimana mengatasinya dan bagaimana mencegahnya, Pak As'ad paham itu," katanya.
Mengenai adanya pihak yang mengaitkan As'ad Said Ali dengan kematian tokoh HAM Munir, Said Aqil meminta seluruh pihak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Itu kan masih dugaan-dugaan, belum ada bukti nyatanya. Jangan sampai karena hanya dugaan nama baik orang tercemar," katanya.
Yang jelas, kata Said Aqil, Kepala BIN merupakan jabatan penting dan strategis. Ia meminta Presiden Joko Widodo memilih sosok yang tepat dan profesional untuk mengisi pos itu.
"Ini bukan urusan main-main," kata Said Aqil.
As'ad Said Ali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat Kepala BIN. Lulusan Jurusan Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta itu merupakan satu-satunya orang sipil yang pernah menduduki jabatan nomer dua di badan intelijen yang dulu bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) itu.
Penerima gelar doktor honoris causa (HC) di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, itu beberapa waktu lalu menerbitkan buku keempatnya yang berjudul "Al Qaeda: Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya".
(S024/H. Wahyudono)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014