Pontianak (Antara Kalbar) - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Martono mengharapkan pengalihan subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di Kalimantan Barart.
"Pengalihan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ini kita harapkan bisa diarahkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di Kalbar. Bisa dilihat sendiri untuk fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di perbatasan masih banyak yang minim," katanya di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, pengalihan subsidi untuk beberapa program seperti KIP dan KIS sebenarnya merupakan program yang baik. Hanya saja diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
"Seperti yang kita ketahui, efek dari kenaikan harga BBM ini pastinya akan sangat besar dirasakan oleh masyarakat miskin. Sehingga jika pengalihan subsidi itu tidak tepat sasaran, tentu masyarakat akan semakin terbebani," tuturnya.
Dia menambahkan, kelengkapan fasilitas pembelajaran di Kalbar sampai saat ini juga masih sangat minim. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara fasilitas pembelajaran yang ada di kota dan di daerah terpencil.
"Sementara untuk pelaksanaan Ujian Akhir untuk setiap tingkatan pendidikan diberlakukan sama untuk semua daerah di Indonesia. Nah, dengan fasilitas pembelajaran yang tidak sama, tentu memberikan hasil belajar yang tidak sama juga," katanya.
Jika pemerintah ingin melakukan pemerataan di bidang pendidikan, tentu harus ada pemerataan fasilitas dan sarana pendukung yang sama pula untuk sekolah yang ada di daerah perkotaan dan daerah terpencil.
Martono mengatakan, selain sarana dan prasarana pendidikan yang perlu peningkatan, ketersediaan tenaga pengajar di Kalbar juga harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Pasalnya, dengan luasnya wilayah Kalbar dan kondisi geografisnya yang cukup sulit dijangkau mengakibatkan ketersediaan tenaga pengajar masih sangat minim.
"Belum lagi setiap saat pastinya ada guru yang pensiun, tentu mengakibatkan ketersediaan tenaga pengajar semakin berkurang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pengalihan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ini kita harapkan bisa diarahkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di Kalbar. Bisa dilihat sendiri untuk fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di perbatasan masih banyak yang minim," katanya di Pontianak, Kamis.
Menurutnya, pengalihan subsidi untuk beberapa program seperti KIP dan KIS sebenarnya merupakan program yang baik. Hanya saja diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
"Seperti yang kita ketahui, efek dari kenaikan harga BBM ini pastinya akan sangat besar dirasakan oleh masyarakat miskin. Sehingga jika pengalihan subsidi itu tidak tepat sasaran, tentu masyarakat akan semakin terbebani," tuturnya.
Dia menambahkan, kelengkapan fasilitas pembelajaran di Kalbar sampai saat ini juga masih sangat minim. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara fasilitas pembelajaran yang ada di kota dan di daerah terpencil.
"Sementara untuk pelaksanaan Ujian Akhir untuk setiap tingkatan pendidikan diberlakukan sama untuk semua daerah di Indonesia. Nah, dengan fasilitas pembelajaran yang tidak sama, tentu memberikan hasil belajar yang tidak sama juga," katanya.
Jika pemerintah ingin melakukan pemerataan di bidang pendidikan, tentu harus ada pemerataan fasilitas dan sarana pendukung yang sama pula untuk sekolah yang ada di daerah perkotaan dan daerah terpencil.
Martono mengatakan, selain sarana dan prasarana pendidikan yang perlu peningkatan, ketersediaan tenaga pengajar di Kalbar juga harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Pasalnya, dengan luasnya wilayah Kalbar dan kondisi geografisnya yang cukup sulit dijangkau mengakibatkan ketersediaan tenaga pengajar masih sangat minim.
"Belum lagi setiap saat pastinya ada guru yang pensiun, tentu mengakibatkan ketersediaan tenaga pengajar semakin berkurang," katanya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014