Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga calon "incumbent" panik menentukan lokasi Musyawarah Nasional (Munas IX) Partai Golkar yang berubah lagi.
"Pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) VII di Yogyakarta tanggal 18-19 Oktober lalu, salah satu keputusannya adalah menyepakati Munas Partai Golkar akan diselenggarakan di Bandung, pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014," kata Lamhot Sinaga, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Lamhot, namun untuk menyelenggarakan Munas di Bandung Panitia Munas IX Partai Golkar tidak mendapat izin dari Kepolisian.
Padahal, kata dia, panitia pelaksana Munas dan kelompok calon "incumbent" Aburizal telah membooking beberapa hotel bintang lima di pusat kota Bandung, di sekitar lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan Munas.
Setelah gagal mendapat izin di Bandung, menurut Lamhot, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas kemudian berusaha memindahkan lokasi Munas ke Surabaya, tapi juga tidak mendapat izin dari Kepolisian.
"Akhirnya, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas memindahkan lagi lokasi Munas ke sebuah hotel bintang lima di Bali," katanya.
Juru Bicara Tim Pemenangan HR Agung Laksono ini menambahkan, pihaknya sejak semula sudah mengkhawatirkan soal tempat dan waktu pelaksanaan Munas.
Dalam pemilihan dan dan waktu pelaksanaan Munas, kata dia, selain pertimbangan konstitusional juga harus mempertimbangkan kesanggupan daerah dalam mempersiapkan hal-hal teknis, misalnya dalam hal mengurus izin pelaksanaan Munas.
"Setiap daerah tentu akan sangat keberatan dan tidak sanggup menyelenggarakan daerah, jika persiapannya sangat singkat," katanya.
Menurut dia, Kepolisian daerah juga tidak mau mengeluarkan izin pelaksanaan Munas jika waktu pendaftarannnya sangat singkat, karena harus melalui kajian alasan keamanan, kondisi sosial masyarakat dan hal-hal lainnya.
"Pak Aburizal sebagai ketua umum dan calon incumbent, hendaknya tidak meminta Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah untuk mengeluarkan izin dalam waktu singkat," katanya.
Lamhot menambahkan, dirinya mendapat informasi bahwa kelompok Aburizal melakukan rapat terbatas pada Jumat (21/11), membahas perubahan tempat pelaksanaan
Munas.
"Saya menengarai mereka jadi panik mencari daerah yang siap dan bisa mengeluarkan izin pelaksanaan Munas dalam waktu singkat," katanya.
Lamhot berharap, dalam waktu dekat sudah ada kepastian tentang tempat pelaksanaan Munas. Jangan sampai karena tidak mendapat tempat maka pelaksanaan Munas 30 Nopember 2014 menjadi gagal dilaksanakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) VII di Yogyakarta tanggal 18-19 Oktober lalu, salah satu keputusannya adalah menyepakati Munas Partai Golkar akan diselenggarakan di Bandung, pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014," kata Lamhot Sinaga, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Lamhot, namun untuk menyelenggarakan Munas di Bandung Panitia Munas IX Partai Golkar tidak mendapat izin dari Kepolisian.
Padahal, kata dia, panitia pelaksana Munas dan kelompok calon "incumbent" Aburizal telah membooking beberapa hotel bintang lima di pusat kota Bandung, di sekitar lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan Munas.
Setelah gagal mendapat izin di Bandung, menurut Lamhot, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas kemudian berusaha memindahkan lokasi Munas ke Surabaya, tapi juga tidak mendapat izin dari Kepolisian.
"Akhirnya, DPP Partai Golkar dan Panitia Munas memindahkan lagi lokasi Munas ke sebuah hotel bintang lima di Bali," katanya.
Juru Bicara Tim Pemenangan HR Agung Laksono ini menambahkan, pihaknya sejak semula sudah mengkhawatirkan soal tempat dan waktu pelaksanaan Munas.
Dalam pemilihan dan dan waktu pelaksanaan Munas, kata dia, selain pertimbangan konstitusional juga harus mempertimbangkan kesanggupan daerah dalam mempersiapkan hal-hal teknis, misalnya dalam hal mengurus izin pelaksanaan Munas.
"Setiap daerah tentu akan sangat keberatan dan tidak sanggup menyelenggarakan daerah, jika persiapannya sangat singkat," katanya.
Menurut dia, Kepolisian daerah juga tidak mau mengeluarkan izin pelaksanaan Munas jika waktu pendaftarannnya sangat singkat, karena harus melalui kajian alasan keamanan, kondisi sosial masyarakat dan hal-hal lainnya.
"Pak Aburizal sebagai ketua umum dan calon incumbent, hendaknya tidak meminta Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah untuk mengeluarkan izin dalam waktu singkat," katanya.
Lamhot menambahkan, dirinya mendapat informasi bahwa kelompok Aburizal melakukan rapat terbatas pada Jumat (21/11), membahas perubahan tempat pelaksanaan
Munas.
"Saya menengarai mereka jadi panik mencari daerah yang siap dan bisa mengeluarkan izin pelaksanaan Munas dalam waktu singkat," katanya.
Lamhot berharap, dalam waktu dekat sudah ada kepastian tentang tempat pelaksanaan Munas. Jangan sampai karena tidak mendapat tempat maka pelaksanaan Munas 30 Nopember 2014 menjadi gagal dilaksanakan," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014