Entikong (Antara Kalbar) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kunjungan kerja ke perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, untuk melihat langsung kondisi PPLB Entikong sekaligus mengadakan dialog dengan masyarakat perbatasan, yang dipimpin langsung Ketua MPR Zulkifli Hasan dan keempat wakil MPR juga turut serta yakni Oesman Sapta Odang, EE Mangindaan, Mahyudin dan Hidayat Nur Wahid.
“Kunjungan delegasi ini untuk melihat seperti apa kondisi perbatasan, selanjutnya hasil kunjungan akan kita bicarakan bersama kementerian,†ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kamis (27/11).
Menurut dia, perbatasan harus dibangun lebih baik lagi, karena beranda NKRI tidak seharusnya beranda menjadi terbelakang. “Kita akan membuat konsep pembangunan perbatasan yang berkesinambungan,baik dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perdagangan,†jelasnya.
Diakui Zulkifli, selama ini sudah banyak pejabat dan kementerian yang mengunjungi Entikong, tetapi tidak membawa perubahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dengan kunjungan delegasi ini dia akan melakukan tindakan nyata dengan membicarakan permasalahan perbatasan dengan kementerian terkait, sehingga pembangunan di perbatasan bisa lebih fokus.
Wakil ketua MPR, Oesman Sapta Odang menambahkan, pembangunan perbatasan sangat mendesak untuk dibangun untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu kran perdagangan, baik itu ekspor dan impor juga harus diperjelas kembali. "Bagaimana aturan ekspor dan impor di perbatasan ini, dengan demikian pajak untuk negara juga bisa diambil, begitu pula masyarakatnya bisa mendapatkan keuntungan dengan fasilitas belanja 600 Ringgit," katanya.
Sementara itu Ketua DAD Kecamatan Entikong saat dialog dengan Ketua MPR menyampaikan keluhan terkait tidak adanya perubahan di perbatasan. “Semenjak dibangun tahun 1987 dan diresmikan tahun 1991, kondisi perbatasan Entikong mengalami perubahan yang makin tidak jelas arah kebijakan pemerintah pusat di perbatasan,†kata ketua DAD Kecamatan Entikong, Damianus Asia Sidot.
Diungkapkan Damianus, selama ini tata niaga perbatasan sangat tidak memihak kepada masyarakat. Karena barang yang masuk kerap ditangkap oleh petugas dengan alasan ilegal. Padahal PPLB Entikong dibuka untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Bayangkan saja, kebutuhan bahan pokok 80 persen dipasok dari Malaysia. Jika menunggu pasokan dari dalam negeri sudah lebih duluan warga perbatasan ini kelaparan.
“Oleh sebab itu, kami berharap agar kunjungan delegasi ini bisa membawa perubahan bagi perbatasan. Jika tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Alangkah bagusnya PPLB Entikong ditutup saja,†tegas Damianus di hadapan ketua MPR.
Kunjungan kerja delegasi ke Entikong juga disambut masyarakat dengan membawa spanduk meminta PPLB Entikong dijadikan pelabuhan darat resmi. Usai melakukan kunjungan kerja dan berdialog, rombongan langsung kembali ke Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
“Kunjungan delegasi ini untuk melihat seperti apa kondisi perbatasan, selanjutnya hasil kunjungan akan kita bicarakan bersama kementerian,†ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kamis (27/11).
Menurut dia, perbatasan harus dibangun lebih baik lagi, karena beranda NKRI tidak seharusnya beranda menjadi terbelakang. “Kita akan membuat konsep pembangunan perbatasan yang berkesinambungan,baik dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perdagangan,†jelasnya.
Diakui Zulkifli, selama ini sudah banyak pejabat dan kementerian yang mengunjungi Entikong, tetapi tidak membawa perubahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, dengan kunjungan delegasi ini dia akan melakukan tindakan nyata dengan membicarakan permasalahan perbatasan dengan kementerian terkait, sehingga pembangunan di perbatasan bisa lebih fokus.
Wakil ketua MPR, Oesman Sapta Odang menambahkan, pembangunan perbatasan sangat mendesak untuk dibangun untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu kran perdagangan, baik itu ekspor dan impor juga harus diperjelas kembali. "Bagaimana aturan ekspor dan impor di perbatasan ini, dengan demikian pajak untuk negara juga bisa diambil, begitu pula masyarakatnya bisa mendapatkan keuntungan dengan fasilitas belanja 600 Ringgit," katanya.
Sementara itu Ketua DAD Kecamatan Entikong saat dialog dengan Ketua MPR menyampaikan keluhan terkait tidak adanya perubahan di perbatasan. “Semenjak dibangun tahun 1987 dan diresmikan tahun 1991, kondisi perbatasan Entikong mengalami perubahan yang makin tidak jelas arah kebijakan pemerintah pusat di perbatasan,†kata ketua DAD Kecamatan Entikong, Damianus Asia Sidot.
Diungkapkan Damianus, selama ini tata niaga perbatasan sangat tidak memihak kepada masyarakat. Karena barang yang masuk kerap ditangkap oleh petugas dengan alasan ilegal. Padahal PPLB Entikong dibuka untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Bayangkan saja, kebutuhan bahan pokok 80 persen dipasok dari Malaysia. Jika menunggu pasokan dari dalam negeri sudah lebih duluan warga perbatasan ini kelaparan.
“Oleh sebab itu, kami berharap agar kunjungan delegasi ini bisa membawa perubahan bagi perbatasan. Jika tidak ada perubahan kearah yang lebih baik. Alangkah bagusnya PPLB Entikong ditutup saja,†tegas Damianus di hadapan ketua MPR.
Kunjungan kerja delegasi ke Entikong juga disambut masyarakat dengan membawa spanduk meminta PPLB Entikong dijadikan pelabuhan darat resmi. Usai melakukan kunjungan kerja dan berdialog, rombongan langsung kembali ke Pontianak.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014