Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi X DPR RI Zulfadhli mengatakan Kurikulum 2013 secara materi layak untuk dilanjutkan namun perlu pembenahan dalam distribusi buku ke sekolah.

"Dari pantauan ke berbagai daerah, yang menjadi kendala adalah dalam distribusi buku Kurikulum 2013," kata Zulfadhli saat kunjungan kerja bersama Komisi X ke beberapa sekolah di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, secara keseluruhan, baru sekitar 30 persen buku yang diterima sekolah. Padahal, lanjut dia, semester ganjil sudah hampir berakhir.

"Sementara keberhasilan kurikulum ada dua, yakni kualitas guru dan buku ajar," kata dia.

Ia menyarankan, distribusi dan pengadaan buku diserahkan ke daerah. Kalau sekarang, masih terpusat.

"Tahun depan akan diserahkan ke daerah, yang sekarang mengurbankan siswa," kata Zulfadhli, politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalbar itu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim mengatakan, di Kalbar, sekitar 65 persen sekolah telah menerima buku Kurikulum 2013 mulai dari jenjang SD sampai SMA.

Ia malah mendapat laporan kalau distributor buku tersebut tidak sesuai kontrak.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima, ada distributor yang hanya menitipkan buku di dinas setempat.

"Di Kabupaten Bengkayang, distributor yang hanya mengirim buku sampai ke dinas setempat," kata Akim.

Seharusnya, ujar dia, pengiriman buku dari distributor sampai di tingkat sekolah.

"Sekarang, dinas yang bingung, bagaimana mereka mau mengirim buku-buku tersebut," kata Akim.

Sedangkan untuk materi dari Kurikulum 2013, ia menilai sudah baik. Ia sepakat agar pengadaan buku dan distribusinya diserahkan ke daerah.

"Kalau diberikan ke daerah, kontrolnya menjadi lebih mudah," kata dia.

Pemerintah berencana akan mengevaluasi Kurikulum 2013 yang hasilnya disampaikan pada Desember 2014.

(T011/B008)

Pewarta: Teguh Imam Wibowo

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014