Sintang (Antara Kalbar) - Untuk mewujudkan tujuan nasional, aparatur sipil negara dituntut meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kata Bupati Sintang, Milton Crosby saat membuka Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Balai Praja, Kamis (11/12).
Menurut dia, jika ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia maka standar kemampuan aparatur juga harus kelas dunia dan memiliki sertifikasi yang tinggi.
Ia menyampaikan seluruh PNS sekarang dituntut untuk bekerja dan bekerja. Tapi tunjangan yang diberikan sampai sekarang masih jauh dari layak. Dia mencontohkan seperti tunjangan beras, hanya diberikan sebesar Rp7.200 perkg.
“Ini artinya harga beras untuk PNS di bawah harga beras miskin yang dipasaran. Bahkan harga beras di pasaran sudah mencapai Rp12.000 perkg. Begitu juga tunjangan untuk anak dan istri yang masih jauh dari layak,†ungkapnya.
Meski kondisinya seperti ini, Bupati meminta seluruh PNS harus terus meningkatkan kemampuan kerja dan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sintang, Maryadi menjelaskan sosialisasi ini untuk mendorong aparatur meningkatkan kemampuan kerjanya. “Seluruh peserta akan disampaikan informasi mengenai reformasi birokrasi tentang disiplin pegawai dan kesejahteraan hari tua para PNS.
Sedangkan Sekretaris Korpri Provinsi Kalbar, Syarif Yusniarsah menyampaikan bahwa Korpri harus kuat. Aparatur harus kuat supaya bisa mewujudkan birokrasi yang tangguh dan kuat. Upaya mewujudkan good governance juga harus ada aparatur yang kuat.
“Saya berharap Kabupaten Sintang bisa membentuk kantor Korpri yang dipimpin pejabat setingkat eselon III, sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010. Pembinaan juga sampai ke kecamatan,†tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut dia, jika ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia maka standar kemampuan aparatur juga harus kelas dunia dan memiliki sertifikasi yang tinggi.
Ia menyampaikan seluruh PNS sekarang dituntut untuk bekerja dan bekerja. Tapi tunjangan yang diberikan sampai sekarang masih jauh dari layak. Dia mencontohkan seperti tunjangan beras, hanya diberikan sebesar Rp7.200 perkg.
“Ini artinya harga beras untuk PNS di bawah harga beras miskin yang dipasaran. Bahkan harga beras di pasaran sudah mencapai Rp12.000 perkg. Begitu juga tunjangan untuk anak dan istri yang masih jauh dari layak,†ungkapnya.
Meski kondisinya seperti ini, Bupati meminta seluruh PNS harus terus meningkatkan kemampuan kerja dan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sintang, Maryadi menjelaskan sosialisasi ini untuk mendorong aparatur meningkatkan kemampuan kerjanya. “Seluruh peserta akan disampaikan informasi mengenai reformasi birokrasi tentang disiplin pegawai dan kesejahteraan hari tua para PNS.
Sedangkan Sekretaris Korpri Provinsi Kalbar, Syarif Yusniarsah menyampaikan bahwa Korpri harus kuat. Aparatur harus kuat supaya bisa mewujudkan birokrasi yang tangguh dan kuat. Upaya mewujudkan good governance juga harus ada aparatur yang kuat.
“Saya berharap Kabupaten Sintang bisa membentuk kantor Korpri yang dipimpin pejabat setingkat eselon III, sesuai dengan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010. Pembinaan juga sampai ke kecamatan,†tambahnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014