KPK Sampaikan Rencana Pembukaan Cabang Baru

Jakarta (Antara Kalbar) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan rencana pembukaan cabang di daerah dan cabang pertama akan dibuka di Medan, Sumatera Utara.

"Di Sumatera Utara, di Medan. Yang di Kalimantan itu di Balikpapan dan yang di Sulawesi di Makassar. Itu bukan karena saya dari Makassar," kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung KPK Jakarta, Senin.

Pembukaan cabang baru tersebut sesuai dengan pembagian zona kerja KPK.

        

"Itu rencana kita. Akan ada tiga zona, zona barat, tengah dan timur. Barat ada di Sumatera, tengah di Kalimantan dan timur di Sulawesi," ungkap Abraham.

Namun ia belum mengetahui kapan rencana itu terlaksana.

"Tapi kita belum tau apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR, sebab ini 'kan terkait alokasi penganggaran," tambah Abraham.

Artinya bila rencana itu disetujui, baru KPK bisa berhitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuka cabang baru. "Ya dipadukan lah (untuk penindakan dan pencegahan)," kata Abraham.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Minggu (14/12) menyatakan bahwa pembentukan cabang KPK di daerah itu sudah sesuai dengan aturan, yakni Undang-Undang tentang KPK dan sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wacana pembentukan cabang di daerah merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di bidang sumber daya alam karena dengan pembukaan cabang baru, pengawasan di daerah akan lebih mudah.

Menurut Bambang, cabang baru tersebut rencananya lebih berfokus pada upaya pencegahan. Salah satunya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cabang di Sumatera rencananya dijadilan proyek percontohan dan bila dianggap efektif, maka tidak menutup kemungkinan akan dibentuk cabang di daerah lainnya.

Bahkan, dalam 10 tahun mendatang, Bambang menargetkan untuk membentuk lima cabang KPK di sejumlah daerah sehingga ada pembukaan cabang setiap dua tahun.       

   

Pulau Sumatera dipilih sebagai daerah percontohan karena di kawasan itu banyak persoalan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Selain itu, terdapat sejumlah pihak yang dapat diajak kerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi.

(D017/S. Muryono)