Tarakan (Antara Kalbar) - Pemerintah berkomitmen tinggi untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan di daerah perbatasan yang dinilai merupakan wajah martabat bangsa, kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
"Kami berkomitmen untuk daerah perbatasan karena di situlah martabat bangsa," kata Andi Widjajanto ketika ditemui di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga tidak ingin agar infrastruktur yang terdapat di daerah perbatasan tidak lebih buruk dari kondisi infrastruktur dari negara sebelah, misalkan saja jalannya jangan sampai rusak.
Ia mengemukakan pemerintah ingin membuat rakyat yang tinggal di daerah perbatasan menjadi bangga dan jangan sampai merasa minder.
Sebelumnya, Pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta beragam proyek pembangunan sarana dan prasarana perekonomian untuk provinsi di perbatasan tersebut, dapat menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Yang paling pertama adalah pembangunan jalan dan perbatasan di kawasan perbatasan, yang diperkirakan sepanjang 12 ribu kilometer dengan nilai Rp25 triliun," kata Irianto pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (15/12).
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut, menurut Irianto, merupakan kebutuhan infrastruktur dasar yang dapat menghubungkan setiap pedesaan di provinsi termuda itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, Senin (15/12) malam.
Pada Selasa (16/12), Presiden dan rombongan terbatas bertolak menuju Pulau Sebatik untuk meninjau dan berdialog dengan masyarakat di daerah perbatasan RI-Malaysia tersebut.
Selain itu, Presiden juga dijadwalkan untuk berangkat ke Kabupaten Nunukan guna meninjau Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) serta lokasi pengembangan pelabuhan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami berkomitmen untuk daerah perbatasan karena di situlah martabat bangsa," kata Andi Widjajanto ketika ditemui di Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga tidak ingin agar infrastruktur yang terdapat di daerah perbatasan tidak lebih buruk dari kondisi infrastruktur dari negara sebelah, misalkan saja jalannya jangan sampai rusak.
Ia mengemukakan pemerintah ingin membuat rakyat yang tinggal di daerah perbatasan menjadi bangga dan jangan sampai merasa minder.
Sebelumnya, Pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta beragam proyek pembangunan sarana dan prasarana perekonomian untuk provinsi di perbatasan tersebut, dapat menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
"Yang paling pertama adalah pembangunan jalan dan perbatasan di kawasan perbatasan, yang diperkirakan sepanjang 12 ribu kilometer dengan nilai Rp25 triliun," kata Irianto pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (15/12).
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut, menurut Irianto, merupakan kebutuhan infrastruktur dasar yang dapat menghubungkan setiap pedesaan di provinsi termuda itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019, Senin (15/12) malam.
Pada Selasa (16/12), Presiden dan rombongan terbatas bertolak menuju Pulau Sebatik untuk meninjau dan berdialog dengan masyarakat di daerah perbatasan RI-Malaysia tersebut.
Selain itu, Presiden juga dijadwalkan untuk berangkat ke Kabupaten Nunukan guna meninjau Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) serta lokasi pengembangan pelabuhan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014