Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan ancaman bahaya liberalisasi yang dinilai mengakibatkan situasi yang mengkhawatirkan seperti potensi pelemahan nilai-nilai agama.
"Kondisi ini bisa dilihat dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat Islam semakin jauh dengan agama yang dipeluknya," kata Din Syamsuddin dalam rilis MPR yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ketua MUI mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam acara Halaqah Kebangsaan (Refleksi Akhir Tahun dan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI).
Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD, pada Selasa (23/12). Halaqah Kebangsaan itu terlaksana atas kerjasama F PPP MPR RI dan MUI.
Sedangkan tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah "Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Untuk Indonesia Yang Berkeadilan dan Berperadaban".
Ketua MUI berpendapat bahwa sebagian masyarakat muslim telah digandrungi dengan sifat mencintai dunia serta melupakan kecintaan terhadap akherat.
Menurut Din, runtuhnya nilai-nilai agama di tengah masyarakat bisa dilihat antara lain dari maraknya kejahatan sosial, korupsi hingga penyalahgunaan obat terlarang. "Di tingkat politik, rubuhnya nilai-nilai keagamaan bisa dilihat dari kekalahan partai-partai berdasar Islam, atau berbasis masyarakat muslim," katanya.
Karena itu, ujar dia, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI pada Februari 2015 dinilai sangat penting untuk memberi warna dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura di MPR Syarifuddin Suding mengatakan, Pancasila pada saat ini semakin tergerus pemahaman liberalisasi terutama dalam era globalisasi sehingga perlu direvitalisasi kembali.
"Dalam era globalisasi, Pancasila mulai tergerus akibat liberalisasi," kata Suding dan menambahkan, dampak tergerusnya Pancasila tersebut tidak dapat dihindarkan karena Indonesia juga merupakan bagian dari globalisasi bangsa-bangsa.
Selain itu, ia berpendapat bahwa masih adanya pejabat negara yang tidak amanah dalam menjalankan tugas juga membuat Pancasila tergerus maknanya di masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, kegiatan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting.
"Dituntut masyarakat untuk memahami Pancasila dan diaplikasikan dalam keseharian," pungkas Suding.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kondisi ini bisa dilihat dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat Islam semakin jauh dengan agama yang dipeluknya," kata Din Syamsuddin dalam rilis MPR yang diterima di Jakarta, Rabu.
Ketua MUI mengemukakan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci dalam acara Halaqah Kebangsaan (Refleksi Akhir Tahun dan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI).
Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD, pada Selasa (23/12). Halaqah Kebangsaan itu terlaksana atas kerjasama F PPP MPR RI dan MUI.
Sedangkan tema yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah "Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Untuk Indonesia Yang Berkeadilan dan Berperadaban".
Ketua MUI berpendapat bahwa sebagian masyarakat muslim telah digandrungi dengan sifat mencintai dunia serta melupakan kecintaan terhadap akherat.
Menurut Din, runtuhnya nilai-nilai agama di tengah masyarakat bisa dilihat antara lain dari maraknya kejahatan sosial, korupsi hingga penyalahgunaan obat terlarang. "Di tingkat politik, rubuhnya nilai-nilai keagamaan bisa dilihat dari kekalahan partai-partai berdasar Islam, atau berbasis masyarakat muslim," katanya.
Karena itu, ujar dia, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia ke VI pada Februari 2015 dinilai sangat penting untuk memberi warna dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Hanura di MPR Syarifuddin Suding mengatakan, Pancasila pada saat ini semakin tergerus pemahaman liberalisasi terutama dalam era globalisasi sehingga perlu direvitalisasi kembali.
"Dalam era globalisasi, Pancasila mulai tergerus akibat liberalisasi," kata Suding dan menambahkan, dampak tergerusnya Pancasila tersebut tidak dapat dihindarkan karena Indonesia juga merupakan bagian dari globalisasi bangsa-bangsa.
Selain itu, ia berpendapat bahwa masih adanya pejabat negara yang tidak amanah dalam menjalankan tugas juga membuat Pancasila tergerus maknanya di masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, kegiatan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang penting.
"Dituntut masyarakat untuk memahami Pancasila dan diaplikasikan dalam keseharian," pungkas Suding.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014