Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan terhadap para buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman.
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Kinabalu pada Senin (26/1), menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Terkait masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.
Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Pada kesempatan itu, Menlu RI menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Malaysia untuk akses pendidikan bagi anak-anak pekerja Indonesia di daerah perkebunan di Sabah dan Sarawak.
Dia juga meminta pemerintah Malaysia untuk memberikan izin pendirian Pusat Pembelajaran Masyarakat di luar area perkebunan.
Selanjutnya, Retno mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Malaysia untuk penerapan program 6P, yaitu sebuah program amnesti bagi pekerja asing tanpa dokumen.
Lebih dari 210 ribu dari sekitar 600 ribu buruh migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen telah diproses melalui program tersebut pada 2011-2014.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berharap untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Malaysia mengenai cara-cara dan sarana untuk menangani pekerja migran lainnya yang tidak berdokumen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Kinabalu pada Senin (26/1), menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Terkait masalah tenaga kerja Indonesia, Menlu Retno menekankan bahwa perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari program pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Malaysia beberapa masalah penting yang diajukan oleh para pekerja migran Indonesia yang dia temui sehari sebelumnya di Kuala Lumpur.
Menanggapi hal itu, Menlu Anifah mengakui kontribusi yang signifikan dari para pekerja migran untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia dan pentingnya untuk bekerja sama meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Pada kesempatan itu, Menlu RI menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Malaysia untuk akses pendidikan bagi anak-anak pekerja Indonesia di daerah perkebunan di Sabah dan Sarawak.
Dia juga meminta pemerintah Malaysia untuk memberikan izin pendirian Pusat Pembelajaran Masyarakat di luar area perkebunan.
Selanjutnya, Retno mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Malaysia untuk penerapan program 6P, yaitu sebuah program amnesti bagi pekerja asing tanpa dokumen.
Lebih dari 210 ribu dari sekitar 600 ribu buruh migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen telah diproses melalui program tersebut pada 2011-2014.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berharap untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Malaysia mengenai cara-cara dan sarana untuk menangani pekerja migran lainnya yang tidak berdokumen.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015