Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, G Michael Jeno menyatakan rancangan APBN Perubahan tahun 2015 fokus pada pengurangan kemiskinan atau program Nawacita (sembilan agenda prioritas) dari pemerintahan Presiden Jokowi.
"Sembilan agenda prioritas tersebut, yakni pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesempatan kerja, sehingga cukup penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata G Michael Jeno dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Senin.
Ia berharap dengan program tersebut, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, khususnya penurunan kemiskinan 9 hingga 10 persen, pertumbuhan ekonomi setiap 1 persen dapat menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,5 persen, hingga penurunan Gini Ratio (ukuran derajat ketidakmerataan distribusi penduduk), dan peningkatan nilai tukar petani serta nelayan.
Berbagai asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan telah dibahas bersama menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN), Bappenas, gubernur Bank Indonesia, serta jajaran mitra kerja Komisi XI, dengan hasil sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen; inflasi (year on year) 5,0 persen; suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6,2 persen; nilai tukar rupiah terhadap dolar dipatok Rp12.500 per satu dolar AS; tingkat pengangguran 5,6 persen; kemiskinan 10,3 persen; gini rasio 0,40 persen; dan IPM sebesar 69,40.
"Penetapan target-target pembangunan merupakan terobosan dari Komisi XI periode 2014-2019, karena baru pada periode inilah target-target tersebut disepakati secara resmi antara pemerintah dan DPR RI, sementara periode sebelumnya, Komisi XI hanya menyepakati asumsi makro saja," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia berharap pemerintah mampu memanfaatkan ruang fiskal yang besar akibat realokasi biaya subsidi BBM pada APBN Perubahan Tahun 2015, untuk mempercepat penurunan kemiskinan, penurunan gini rasio, menaikkan IPM, pengurangan gap struktural dan regional, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Ruang fiskal yang besar itu, dia berharap juga berdampak pada masyarakat di Kalimantan karena dengan APBN Perubahan Tahun 2015 ini, berbagai pelayanan umum menempati porsi paling besar diikuti fungsi penguatan ekonomi dan pendidikan, katanya.
"Kami berharap juga akan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat perbatasan Kalimantan, karena fungsi ekonomi mengalami kenaikan sebesar 50,8 persen, termasuk untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa, infrastruktur kemaritiman, energi dan ketenagalistrikan, sistem logistik nasional hingga pariwisata," ujarnya.
Apalagi memang akan difokuskan ke wilayah-wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk mengurangi kesenjangan sosial, katanya.
Selain itu, juga untuk meningkatnya dana pembangunan desa hingga Rp20,7 triliun, menjadi hal konstruktif positif yang dibangun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam upaya pencapaian visi Trisakti melalui program sembilan agenda prioritas tersebut.
Dia juga mengajak semua pihak untuk mengawasi, agar perangkat pemerintahan tingkat desa akibat ketidaktahuan dalam penyusunan proses realisasi anggaran desa hingga pertanggungjawabannya yang mengacu serta sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
(U.A057/C/Y008/Y008) 09-02-2015 16:59:53
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sembilan agenda prioritas tersebut, yakni pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesempatan kerja, sehingga cukup penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata G Michael Jeno dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Senin.
Ia berharap dengan program tersebut, pemerintah terus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, khususnya penurunan kemiskinan 9 hingga 10 persen, pertumbuhan ekonomi setiap 1 persen dapat menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,5 persen, hingga penurunan Gini Ratio (ukuran derajat ketidakmerataan distribusi penduduk), dan peningkatan nilai tukar petani serta nelayan.
Berbagai asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan telah dibahas bersama menteri keuangan, menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN), Bappenas, gubernur Bank Indonesia, serta jajaran mitra kerja Komisi XI, dengan hasil sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,7 persen; inflasi (year on year) 5,0 persen; suku bunga SPN tiga bulan sebesar 6,2 persen; nilai tukar rupiah terhadap dolar dipatok Rp12.500 per satu dolar AS; tingkat pengangguran 5,6 persen; kemiskinan 10,3 persen; gini rasio 0,40 persen; dan IPM sebesar 69,40.
"Penetapan target-target pembangunan merupakan terobosan dari Komisi XI periode 2014-2019, karena baru pada periode inilah target-target tersebut disepakati secara resmi antara pemerintah dan DPR RI, sementara periode sebelumnya, Komisi XI hanya menyepakati asumsi makro saja," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, dia berharap pemerintah mampu memanfaatkan ruang fiskal yang besar akibat realokasi biaya subsidi BBM pada APBN Perubahan Tahun 2015, untuk mempercepat penurunan kemiskinan, penurunan gini rasio, menaikkan IPM, pengurangan gap struktural dan regional, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Ruang fiskal yang besar itu, dia berharap juga berdampak pada masyarakat di Kalimantan karena dengan APBN Perubahan Tahun 2015 ini, berbagai pelayanan umum menempati porsi paling besar diikuti fungsi penguatan ekonomi dan pendidikan, katanya.
"Kami berharap juga akan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat perbatasan Kalimantan, karena fungsi ekonomi mengalami kenaikan sebesar 50,8 persen, termasuk untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa, infrastruktur kemaritiman, energi dan ketenagalistrikan, sistem logistik nasional hingga pariwisata," ujarnya.
Apalagi memang akan difokuskan ke wilayah-wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk mengurangi kesenjangan sosial, katanya.
Selain itu, juga untuk meningkatnya dana pembangunan desa hingga Rp20,7 triliun, menjadi hal konstruktif positif yang dibangun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam upaya pencapaian visi Trisakti melalui program sembilan agenda prioritas tersebut.
Dia juga mengajak semua pihak untuk mengawasi, agar perangkat pemerintahan tingkat desa akibat ketidaktahuan dalam penyusunan proses realisasi anggaran desa hingga pertanggungjawabannya yang mengacu serta sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
(U.A057/C/Y008/Y008) 09-02-2015 16:59:53
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015