Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Sosial dari Fakultas Ilu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Dr Zulkarnaen menyatakan politik identitas jangan sampai masuk birokrasi, karena hanya akan merugikan masyarakat.
"Semua pihak harus mengantisipasi dengan adanya perubahan kekuasaan misalnya, maka akan ada intervensi politik yang masuk pada birokrasi yang nantinya dibarengi dengan politik identitas," kata Zulkarnaen saat menjadi pembicara pada acara laporan kelompok kerja sistem nasional pemantau kekerasan (SNPK) Kalbar kerja sama Elpagar dan Habibie Center Jakarta di Pontianak, Jumat.
Karena menurut dia, politik identitas itu ibarat "api dalam sekam", dan bisa menimbulkan ketegangan antaretnis dan agama. Sementara politik identitas di Kalbar merambah birokrasi, sehingga berpotensi gejolak ketika terjadi perubahan mendasar pada pejabat politik.
Zulkarnaen mencontohkan model politik di Jakarta bisa menjadi referensi. Meskipun telah terjadi pertarungan politik sangat keras dalam memperebutkan jabatan politik, tetapi birokrasinya dibangun secara profesional.
"Sehingga ruang pertarungan, ketegangan, kekerasan dapat diisolasi tidak meluas ke birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
Sementara di Kalbar, antisipasi pergantian pejabat politik pemenang Pilkada yang berbeda identitas akan menimbulkan ketegangan, bahkan bukan mustahil memicu emosi identitas yang tidak terkendali.
"Untuk itu perlu diterapkan UU aparatur sipil negara, birokrasi yang profesional, netral mampu menahan kekerasan yang ditimbulkan dari pertarungan politik identitas itu," ujarnya.
Menurut Zulkarnaen untuk meredam politik identitas tersebut, salah satunya perlu didorong dengan keberhasilan pembangunan, baik di sektor pendidikan, ekonomi, maupun infrastruktur. Dengan adanya keberhasilan itu cukup signifikan dalam meredam kekerasan tersebut.
"Salah satu masalah yang mendasar saat ini, yakni pembangunan berkelanjutan, yang sering kali terhambat oleh periodenisasi kekuasaan," katanya.
Zulkarnaen sependapat dengan dilakukannya semacam kajian oleh SNPK, agar ke depan Kalbar tetap nyaman, aman bagi semua pihak. Dan tercipta kebijakan pembangunan yang mampu mengeliminir kekerasan.
Sementara itu, Kasubag Kesbangpolinmas Pemprov Kalbar Aliung menyatakan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dalam menyelesaikan atau menanggulangi konflik selalu melibatkan tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupu etnis sehingga bisa ditanggulangi sedini mungkin.
"Kalau ada potensi konflik, kami dengan cepat menurunkan tokoh masyarakat, agama, etnis maupun lainnya, sesuai dengan potensi konflik," kata Aliung.
Karena, kata dia kedamaian sangat mahal harganya sehingga harus dijaga oleh semua pihak.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Semua pihak harus mengantisipasi dengan adanya perubahan kekuasaan misalnya, maka akan ada intervensi politik yang masuk pada birokrasi yang nantinya dibarengi dengan politik identitas," kata Zulkarnaen saat menjadi pembicara pada acara laporan kelompok kerja sistem nasional pemantau kekerasan (SNPK) Kalbar kerja sama Elpagar dan Habibie Center Jakarta di Pontianak, Jumat.
Karena menurut dia, politik identitas itu ibarat "api dalam sekam", dan bisa menimbulkan ketegangan antaretnis dan agama. Sementara politik identitas di Kalbar merambah birokrasi, sehingga berpotensi gejolak ketika terjadi perubahan mendasar pada pejabat politik.
Zulkarnaen mencontohkan model politik di Jakarta bisa menjadi referensi. Meskipun telah terjadi pertarungan politik sangat keras dalam memperebutkan jabatan politik, tetapi birokrasinya dibangun secara profesional.
"Sehingga ruang pertarungan, ketegangan, kekerasan dapat diisolasi tidak meluas ke birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
Sementara di Kalbar, antisipasi pergantian pejabat politik pemenang Pilkada yang berbeda identitas akan menimbulkan ketegangan, bahkan bukan mustahil memicu emosi identitas yang tidak terkendali.
"Untuk itu perlu diterapkan UU aparatur sipil negara, birokrasi yang profesional, netral mampu menahan kekerasan yang ditimbulkan dari pertarungan politik identitas itu," ujarnya.
Menurut Zulkarnaen untuk meredam politik identitas tersebut, salah satunya perlu didorong dengan keberhasilan pembangunan, baik di sektor pendidikan, ekonomi, maupun infrastruktur. Dengan adanya keberhasilan itu cukup signifikan dalam meredam kekerasan tersebut.
"Salah satu masalah yang mendasar saat ini, yakni pembangunan berkelanjutan, yang sering kali terhambat oleh periodenisasi kekuasaan," katanya.
Zulkarnaen sependapat dengan dilakukannya semacam kajian oleh SNPK, agar ke depan Kalbar tetap nyaman, aman bagi semua pihak. Dan tercipta kebijakan pembangunan yang mampu mengeliminir kekerasan.
Sementara itu, Kasubag Kesbangpolinmas Pemprov Kalbar Aliung menyatakan pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi dalam menyelesaikan atau menanggulangi konflik selalu melibatkan tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupu etnis sehingga bisa ditanggulangi sedini mungkin.
"Kalau ada potensi konflik, kami dengan cepat menurunkan tokoh masyarakat, agama, etnis maupun lainnya, sesuai dengan potensi konflik," kata Aliung.
Karena, kata dia kedamaian sangat mahal harganya sehingga harus dijaga oleh semua pihak.
(A057/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015