Pemerintah harus mengantisipasi hoaks yang diproduksi "AI" selama Pilkada

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai harus mengantisipasi bahaya pengguna teknologi Artficial Intelligence/AI atau kecerdasan buatan dalam menyebarkan berita palsu atau hoaks di momentum kenegaraan tertentu, terkhusus saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Nantinya akan banyak deep fake ada personaliti yang dibuat buat apa lagi terutama saat dekat dekat pemilihan (Pilkada, Red)," kata Head Of Consulting Ensign Infosecurty Aditya Nugraputra saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Aditya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menangkal serangan berita palsu yang diproduksi teknologi AI.

Pertama, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membedakan informasi hoaks hasil produksi teknologi AI.

Dengan penyuluhan yang maksimal, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk lebih teliti dalam memilih informasi di media sosial.

"Agar masyarakat bisa menyaring, mengecek kebenaran informasi ini karena mungkin ada beberapa pihak yang langsung panas yang wah emosinya ketika melihat informasi ini," kata Aditya.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan teknologi khusus untuk mendeteksi informasi yang cenderung hoaks. Aditya pun mencontohkan alat khusus yang dapat mendeteksi adanya teknologi AI dalam sebuah video.

"Dari gerakan suara atau data-data yang diambil bisa terdeteksi mana berita yang palsu atau tidak," ucap Aditya.

Dengan teknologi tersebut, lanjut Aditya, pemerintah dapat dengan mudah menyaring informasi yang berkeliaran di media sosial.

Pemerintah juga dinilai harus mengikuti perkembangan teknologi guna mendeteksi modus lain yang mungkin akan lebih moderen dari teknologi AI.

Dengan upaya-upaya tersebut, Aditya yakin penyebar berita yang menyesatkan oleh teknologi AI selama masa pilkada akan dapat diminimalisasi.