Jakarta (Antara Kalbar) - Relawan pendukung Presiden Joko Widodo, Jaringan Nasional Relawan Aswaja, meminta kalangan elit PDIP tidak memaksakan perombakan Kabinet Kerja karena terkesan seperti partai yang kekurangan jatah menteri.
"Untuk melakukan 'reshuflle' kabinet, kita harus punya parameter yang jelas, bukan hanya emosional atau partainya kekurangan jatah," kata Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya risih dengan wacana perombakan kabinet yang belakangan diutarakan sejumlah elit PDIP dan elemen relawan lain.
Menurut Arief, PDIP dan relawan tersebut yang awalnya bersama-sama bahu-membahu menyukseskan pencalonan Jokowi-JK sebagai capres dan cawapres, kini berubah mencaci-maki.
"Dukungan yang dulu sama-sama dilakukan, kini berubah menjadi cacian dan menganggu pemerintahan," tegas dia.
Dia meminta seluruh elit PDIP untuk menahan diri dan berhenti menekan pemerintahan dengan isu perombakan Kabinet Kerja.
Perombakan kabinet, lanjutnya, bukan barang haram asal jelas indikator dan parameternya.
Arief mengingatkan, pemerintahan Jokowi masih "seumur jagung".
Evaluasi kinerja menteri atau orang lingkaran dalam Istana sebaiknya dilakukan minimal satu tahun pemerintahan berjalan. "Tidak tepat jika dilakukan sekarang. Kalau mau 'reshuffle' harus jelas apakah menteri itu tidak paham masalah, tidak sesuai visi pemerintahan, atau banyak melanggar aturan," jelas dia.
Sebelumnya, sejumlah elit PDIP mendorong Jokowi melakukan perombakan Kabinet Kerja dengan mengganti sejumlah nama menteri dan orang lingkaran dalam Istana.
Beberapa di antaranya yang kuat disuarakan agar diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Untuk melakukan 'reshuflle' kabinet, kita harus punya parameter yang jelas, bukan hanya emosional atau partainya kekurangan jatah," kata Koordinator Jaringan Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pihaknya risih dengan wacana perombakan kabinet yang belakangan diutarakan sejumlah elit PDIP dan elemen relawan lain.
Menurut Arief, PDIP dan relawan tersebut yang awalnya bersama-sama bahu-membahu menyukseskan pencalonan Jokowi-JK sebagai capres dan cawapres, kini berubah mencaci-maki.
"Dukungan yang dulu sama-sama dilakukan, kini berubah menjadi cacian dan menganggu pemerintahan," tegas dia.
Dia meminta seluruh elit PDIP untuk menahan diri dan berhenti menekan pemerintahan dengan isu perombakan Kabinet Kerja.
Perombakan kabinet, lanjutnya, bukan barang haram asal jelas indikator dan parameternya.
Arief mengingatkan, pemerintahan Jokowi masih "seumur jagung".
Evaluasi kinerja menteri atau orang lingkaran dalam Istana sebaiknya dilakukan minimal satu tahun pemerintahan berjalan. "Tidak tepat jika dilakukan sekarang. Kalau mau 'reshuffle' harus jelas apakah menteri itu tidak paham masalah, tidak sesuai visi pemerintahan, atau banyak melanggar aturan," jelas dia.
Sebelumnya, sejumlah elit PDIP mendorong Jokowi melakukan perombakan Kabinet Kerja dengan mengganti sejumlah nama menteri dan orang lingkaran dalam Istana.
Beberapa di antaranya yang kuat disuarakan agar diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015