Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah menyatakan ingin memperkuat komitmen dalam menurunkan emisi gas karbon seperti tertuang dalam Letter of Intent dengan Norwegia lima tahun lalu, kata Ketua Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Jakarta, Jumat.
"Indonesia ingin meyakinkan dan sangat positif untuk melaksanakan Letter of Intent itu agar dituntaskan. Itu saya jelaskan kembali ke Wapres (Jusuf Kalla) soal itu," kata Rachmat Witoelar usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Rachmat mengatakan Wapres Kalla sangat antusias untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama dalam menurunkan emisi gas karbon di Tanah Air.
Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan secepatnya dan diperkuat kembali pada kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia pertengahan bulan ini.
"Salah satu yang dikeluhkan Norwegia adalah kita ini terlambat menyelesaikan target penurunan emisi gas karbon itu, maka akan kita percepat. Dan kita akan 'launching' lagi kerja sama menjelang kunjungan PM Norwegia ke sini pada 14 Maret nanti," jelasnya.
Hasil kerja sama LoI antara Indonesia dan Norwegia tersebut menghasilkan program Reduksi Emisi Degradasi dan Deforstasi (REDD+), dimana Indonesia akan mendapatkan insentif jika berhasil menurunkan emisi gas karbon.
Namun, sejak penandatanganan LoI pada 2010 hingga kini, Pemerintah baru mendapatkan kucuran dana 30 juta dari total satu miliar dolar AS. Artinya masih banyak penurunan emisi yang harus dilakukan lagi.
"Ini masih sedikit sekali, cuma 30 juta dolar AS. Makanya dengan (penguatan) LoI nanti bisa lebih lancar. Waktu itu kenapa dicabut mandatnya karena diberikan ke Kementerian (Lingkungan Hidup) yang kemudian membentuk yang saya ketuai untuk melangsungkan itu," jelasnya.
Wilayah yang masih belum menunjukkan pengurangan emisi gas karbon ada Kalimantan yang justru emisinya semakin meningkat.
"LoI yang baru nanti untuk penurunan emisi dan penghijauan di semua daerah, termasuk itu (Kalimantan). Nilai penurunannya setengah juta hektare," tambahnya.
Insentif yang diterima Indonesia, jika berhasil menurunkan emisi, berupa dana hibah yang mencapai 1,9 miliar dolar AS.
(F013/A.F. Firman)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Indonesia ingin meyakinkan dan sangat positif untuk melaksanakan Letter of Intent itu agar dituntaskan. Itu saya jelaskan kembali ke Wapres (Jusuf Kalla) soal itu," kata Rachmat Witoelar usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Rachmat mengatakan Wapres Kalla sangat antusias untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama dalam menurunkan emisi gas karbon di Tanah Air.
Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan secepatnya dan diperkuat kembali pada kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia pertengahan bulan ini.
"Salah satu yang dikeluhkan Norwegia adalah kita ini terlambat menyelesaikan target penurunan emisi gas karbon itu, maka akan kita percepat. Dan kita akan 'launching' lagi kerja sama menjelang kunjungan PM Norwegia ke sini pada 14 Maret nanti," jelasnya.
Hasil kerja sama LoI antara Indonesia dan Norwegia tersebut menghasilkan program Reduksi Emisi Degradasi dan Deforstasi (REDD+), dimana Indonesia akan mendapatkan insentif jika berhasil menurunkan emisi gas karbon.
Namun, sejak penandatanganan LoI pada 2010 hingga kini, Pemerintah baru mendapatkan kucuran dana 30 juta dari total satu miliar dolar AS. Artinya masih banyak penurunan emisi yang harus dilakukan lagi.
"Ini masih sedikit sekali, cuma 30 juta dolar AS. Makanya dengan (penguatan) LoI nanti bisa lebih lancar. Waktu itu kenapa dicabut mandatnya karena diberikan ke Kementerian (Lingkungan Hidup) yang kemudian membentuk yang saya ketuai untuk melangsungkan itu," jelasnya.
Wilayah yang masih belum menunjukkan pengurangan emisi gas karbon ada Kalimantan yang justru emisinya semakin meningkat.
"LoI yang baru nanti untuk penurunan emisi dan penghijauan di semua daerah, termasuk itu (Kalimantan). Nilai penurunannya setengah juta hektare," tambahnya.
Insentif yang diterima Indonesia, jika berhasil menurunkan emisi, berupa dana hibah yang mencapai 1,9 miliar dolar AS.
(F013/A.F. Firman)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015