Putussibau (Antara Kalbar) - Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Anthonius Rawing mengungkapkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten tahun 2015, di Putussibau Utara tercatat yang paling banyak menyerap anggaran.
Pasalnya, di kecamatan ini memiliki jumlah penduduk cukup banyak serta biaya operasionalnya tinggi. "Karena pelayanan disitu banyak, operasional juga besar, ada desa yang relatif terpencil, contoh aja Tanjung Lokang, nah untuk mencapai daerah ini perlu biaya lebih. Tidak bisa lewat jalan darat," kata Anthonius Rawing di Putussibau, Rabu.
Menurutnya, permasalahan tingginya biaya operasional tidak hanya terjadi di kecamatan itu, bahkan di Putussibau Kota saja masih ada beberapa daerah yang sulit diakses.
"Sehingga tidak heran, selain pelayanan kapasitas besar, jangkauan juga ada yang tersulit, tidak heran jika Putussibau menyerap anggaran yang besar," imbuhnya.
Dikatakan Anthonius, secara keseluruhan, Musrenbang tingkat kabupaten mengakomodasi usulan-usulan prioritas dari kecamatan sesuai tupoksi masing-masing SKPD dan anggaran. Seperti perioritas pembangunan infrastruktur dasar bidang pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan.
"Itu tetap menjadi prioritas utama. Demikian juga pembangunan di sektor pertanian. Namun tidak semua usulan musrenbang kecamatan bisa tertampung. Tetapi skala prioritas masing-masing kecamatan tetap ditampung," ujarnya.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam Musrenbang kabupaten itulah, sambung Anthonius, sebagai dasar perhitungan KUA dan PPAS. Selanjutnya plot anggaran di sesuikan dengan bobot tupoksinya pada setiap SKPD.
SKPD dengan alokasi anggaran terbesar ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan, kemudian disusul Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Pasalnya, di kecamatan ini memiliki jumlah penduduk cukup banyak serta biaya operasionalnya tinggi. "Karena pelayanan disitu banyak, operasional juga besar, ada desa yang relatif terpencil, contoh aja Tanjung Lokang, nah untuk mencapai daerah ini perlu biaya lebih. Tidak bisa lewat jalan darat," kata Anthonius Rawing di Putussibau, Rabu.
Menurutnya, permasalahan tingginya biaya operasional tidak hanya terjadi di kecamatan itu, bahkan di Putussibau Kota saja masih ada beberapa daerah yang sulit diakses.
"Sehingga tidak heran, selain pelayanan kapasitas besar, jangkauan juga ada yang tersulit, tidak heran jika Putussibau menyerap anggaran yang besar," imbuhnya.
Dikatakan Anthonius, secara keseluruhan, Musrenbang tingkat kabupaten mengakomodasi usulan-usulan prioritas dari kecamatan sesuai tupoksi masing-masing SKPD dan anggaran. Seperti perioritas pembangunan infrastruktur dasar bidang pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan.
"Itu tetap menjadi prioritas utama. Demikian juga pembangunan di sektor pertanian. Namun tidak semua usulan musrenbang kecamatan bisa tertampung. Tetapi skala prioritas masing-masing kecamatan tetap ditampung," ujarnya.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam Musrenbang kabupaten itulah, sambung Anthonius, sebagai dasar perhitungan KUA dan PPAS. Selanjutnya plot anggaran di sesuikan dengan bobot tupoksinya pada setiap SKPD.
SKPD dengan alokasi anggaran terbesar ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan, kemudian disusul Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015