Putussibau (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Sabirin, SPd.I mengaku kecewa dengan besarnya nilai penyertaan modal yang dialokasikan Pemkab kepada PDAM setempat.
Dikatakannya, penyertaan modal sebesar Rp5 miliar tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat terkait pelayanan PDAM selama ini.
"PDAM kita selalu memakai pola lama. Kebutuhan air untuk masyarakat seperti berpikir untuk Kota Pontianak. Seperti tahun 2012 penyertaan modal sebesar Rp1,5 m, tapi pelanggan baru 44 KK. Selebihnya untuk bayar utang," kata Iman Sabirin di Putussibau.
Menurut legislator PD ini, barometer pengelolaan PDAM tersebut hanya untuk wilayah perkotaan, namun tidak memikirkan nasib pelanggan di pedesaan.
"PDAM harus ada pola lain untuk mengurus masalah air ini. Misal seperti di Boyan Tanjung, Coba pompa hidran dibuat di hulu Nanga Jemah, supaya masyarakat bisa menikmati air dengan nyaman, tanpa macet," kata Sabirin.
Metode tersebut kata Sabirin pernah disampaikannya pada beberapa kali pertemuan, baik dengan pihak PDAM, maupun Pemkab Kapuas Hulu.
"Ini sudah saya omongkan dalam pembahasan. Karena kita kasihan, tarif PDAM yang dipungut dari desa, kecamatan selama ini untuk menutup kekurangan dana PDAM yang dipakai masyarakat di kota," katanya.
Ditambahkan Sabirin, selama ini PDAM selalu mengeluhkan masih rendahnya tarif pelanggan yang menyebabkan PDAM berhutang, sehingga tidak bisa membuat pelayanan maksimal.
"Tarif kita dinaikan ndak bisa. Tarif rendah sesuai dengan pelayanan. Peningkatan pelayanannya harus ada," tegas politisi Demokrat ini.
Sabirin menyarankan, dengan dialokasikannya anggaran miliaran rupiah itu, harus dikelola dengan manajemen yang baik.
"Disitu harus ada campur tangan dari Cipta Karya. Masalah air keruh, kita cari sarjana kimia. Dan menurut saya, ini harus jadi bantuan terakhir Pemkab untuk PDAM," demikian Sabirin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Dikatakannya, penyertaan modal sebesar Rp5 miliar tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat terkait pelayanan PDAM selama ini.
"PDAM kita selalu memakai pola lama. Kebutuhan air untuk masyarakat seperti berpikir untuk Kota Pontianak. Seperti tahun 2012 penyertaan modal sebesar Rp1,5 m, tapi pelanggan baru 44 KK. Selebihnya untuk bayar utang," kata Iman Sabirin di Putussibau.
Menurut legislator PD ini, barometer pengelolaan PDAM tersebut hanya untuk wilayah perkotaan, namun tidak memikirkan nasib pelanggan di pedesaan.
"PDAM harus ada pola lain untuk mengurus masalah air ini. Misal seperti di Boyan Tanjung, Coba pompa hidran dibuat di hulu Nanga Jemah, supaya masyarakat bisa menikmati air dengan nyaman, tanpa macet," kata Sabirin.
Metode tersebut kata Sabirin pernah disampaikannya pada beberapa kali pertemuan, baik dengan pihak PDAM, maupun Pemkab Kapuas Hulu.
"Ini sudah saya omongkan dalam pembahasan. Karena kita kasihan, tarif PDAM yang dipungut dari desa, kecamatan selama ini untuk menutup kekurangan dana PDAM yang dipakai masyarakat di kota," katanya.
Ditambahkan Sabirin, selama ini PDAM selalu mengeluhkan masih rendahnya tarif pelanggan yang menyebabkan PDAM berhutang, sehingga tidak bisa membuat pelayanan maksimal.
"Tarif kita dinaikan ndak bisa. Tarif rendah sesuai dengan pelayanan. Peningkatan pelayanannya harus ada," tegas politisi Demokrat ini.
Sabirin menyarankan, dengan dialokasikannya anggaran miliaran rupiah itu, harus dikelola dengan manajemen yang baik.
"Disitu harus ada campur tangan dari Cipta Karya. Masalah air keruh, kita cari sarjana kimia. Dan menurut saya, ini harus jadi bantuan terakhir Pemkab untuk PDAM," demikian Sabirin
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015