" Di Kalbar itu ada 3 PDAM, dua diantaranya kategori sakit, tiga kategori kurang sehat dan delapan dinyatakan sehat," kata Lajito, saat menghadiri Rapat kerja daerah (Rakerda) PD Perpamsi Kalimantan Barat, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat.
Disampaikan Lajito, banyak faktor yang menyebabkan PDAM itu masuk kategori sakit dan kurang sehat, diantaranya yaitu modal, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia.
Menurut dia, peran dan dukungan pemerintah daerah itu sangat penting, karena memang dalam pengelolaan PDAM itu memerlukan dana yang cukup besar apalagi jika berbicara kualitas air.
" Kami terus mendorong agar kinerja rekan - rekan PDAM di daerah terus meningkat dan mendatangkan azas manfaat bagi masyarakat," kata Lajito.
Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kalimantan Barat, Didik Sadikin mengatakan pihaknya senantiasa memberikan evaluasi setiap tahun dalam mendorong kinerja.
Namun, kami juga melakukan pendampingan melalui tata kelola agar lebih baik lagi, terutama air juga mesti sampai kepada masyarakat.
" Jadi BPKP tidak hanya sekedar temuan untuk menghukum, tetapi bagaimana kita melihat dan mengindikasi hal - hal yang perlu diperbaiki, agar memiliki kinerja yang lebih baik lagi," kata Didik.
Dikatakan Didik, beban kerja, operasional dan beban pegawai serta pemasukan menjadi salah satu faktor, belum lagi bicara produksi air.
" Itu anggaran pemerintah daerah yang perlu di hemat, jangan ada pemborosan, jangan sampai lebih besar beban operasional dan beban gaji pegawainya tentu itu harus di perhatikan," ucap dia.
Diakui Didik, dalam kategori sakit dan kurang sehat pada PDAM itu sendiri dikarenakan banyak faktor, terutama sarana prasarana, sumber daya manusia hingga kebijakan yang tidak pas.
" Tetapi kami juga mengukur bagaimana pemanfaatannya kepada masyarakat, tentu menjadi harapan kita bersama kinerja PDAM semakin di tingkatkan, sehingga ke depan menjadi perusahaan yang sehat," kata Didik.
