Pontianak (Antara Kalbar) - Kementerian PU dan TNI Angkatan Darat melakukan penandatanganan kerja sama pembangunan 1.583 kilometer jalan paralel di perbatasan Kalimantan yang akan dimulai pengerjaannya pada tahun ini.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya saat dihubungi di Pontianak, Selasa menuturkan, agar masyarakat bersyukur, karena keinginan selama sekian tahun mengharapkan adanya jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga, khususnya Sarawak Malaysia akan segera terwujud.
"Tentunya ini sangat menguntungkan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan Pemerintah Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini," kata Christiandy.
Dia juga berharap agar terutama kabupaten di wilayah perbatasan dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab pembangunan jalan paralel yang akan dibangun pada tahun 2015 ini yang mayoritas panjangnya terletak diwilayah Kalimantan Barat merupakan program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Kalbar.
Penandatanganan tersebut dilakukan di Jakarta pada Senin.
Ia mengutip penjelasan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, bahwa jalan Paralel Kawasan Perbatasan Kalimantan dengan Sarawak Malaysia pada tahun 2015 ini akan segera dibangun.
Ia sadar bahwa kebijakan tersebut butuh kerja sama banyak pihak termasuk TNI AD. Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada.
Terkait hal tersebut, jaringan jalan perbatasan itu merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Dikatakannya, panjang Jalan Paralel Perbatasan di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seluruhnya adalah sepanjang 1.583 kilometer.
Rinciannya, Kalimantan Barat 771 kilometer, Kalimantan Timur 147 kilometer, dan Kalimantan Utara 665 kilometer.
Panjang jalan yang ditangani pada Tahun 2015 bekerjasama dengan TNI AD sepanjang 249 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp499,78 miliar, dengan rincian Kalimantan Barat sepanjang 171 kilometer, dengan nilai anggaran Rp342,68 miliar dan Kalimantan Utara sepanjang 78 kilometer dengan nilai anggaran Rp157,10 miliar.
"Secara keseluruhan pembangunan itu akan diselesaikan dalam kabinet ini mudah-mudahan tiga tahun dapat tembus, terhubung semua, jadi ini yang tahun 2015 untuk 249 kilometer dibuka sampai ke perkerasan," tutur Basuki.
Selanjutnya tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut juga dilaksanakan perjanjian kerja sama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Kepala BBPJN VII Bastian Sihombing dengan Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Irwan, karena menurut Basuki Direktorat Zeni Tempur TNI AD akan membantu membuka lahannya, setelah terbuka, selanjutnya kontraktor PUPR akan langsung mengerjakan sampai perkerasan jalan.
Basuki juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pembukaan Badan Jalan Paralel Perbatasan Tahun Anggaran 2015 berada pada lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan Kawasan Hutan. Sedangkan lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pembangunannya pada tahun berikutnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa, sepanjang perbatasan dijaga oleh TNI. Namun jika jalan paralel kawasan perbatasan telah terbangun tentunya rakyat sendiri yang akan menjaganya sehingga kawasan perbatasan sebagai beranda depan benar-benar terwujud.
"Diharapkan agar pembangunan tersebut dapat segera dilaksanakan, dan pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR, karena telah memberikan kepercayaan terhadap TNI untuk bersama-sama membangun wilayah perbatasan, dan dia juga mengatakan bahwa TNI siap membantu semaksimal mungkin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya saat dihubungi di Pontianak, Selasa menuturkan, agar masyarakat bersyukur, karena keinginan selama sekian tahun mengharapkan adanya jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga, khususnya Sarawak Malaysia akan segera terwujud.
"Tentunya ini sangat menguntungkan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dan Pemerintah Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan ini," kata Christiandy.
Dia juga berharap agar terutama kabupaten di wilayah perbatasan dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab pembangunan jalan paralel yang akan dibangun pada tahun 2015 ini yang mayoritas panjangnya terletak diwilayah Kalimantan Barat merupakan program percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Kalbar.
Penandatanganan tersebut dilakukan di Jakarta pada Senin.
Ia mengutip penjelasan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, bahwa jalan Paralel Kawasan Perbatasan Kalimantan dengan Sarawak Malaysia pada tahun 2015 ini akan segera dibangun.
Ia sadar bahwa kebijakan tersebut butuh kerja sama banyak pihak termasuk TNI AD. Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada.
Terkait hal tersebut, jaringan jalan perbatasan itu merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Dikatakannya, panjang Jalan Paralel Perbatasan di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seluruhnya adalah sepanjang 1.583 kilometer.
Rinciannya, Kalimantan Barat 771 kilometer, Kalimantan Timur 147 kilometer, dan Kalimantan Utara 665 kilometer.
Panjang jalan yang ditangani pada Tahun 2015 bekerjasama dengan TNI AD sepanjang 249 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp499,78 miliar, dengan rincian Kalimantan Barat sepanjang 171 kilometer, dengan nilai anggaran Rp342,68 miliar dan Kalimantan Utara sepanjang 78 kilometer dengan nilai anggaran Rp157,10 miliar.
"Secara keseluruhan pembangunan itu akan diselesaikan dalam kabinet ini mudah-mudahan tiga tahun dapat tembus, terhubung semua, jadi ini yang tahun 2015 untuk 249 kilometer dibuka sampai ke perkerasan," tutur Basuki.
Selanjutnya tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut juga dilaksanakan perjanjian kerja sama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Kepala BBPJN VII Bastian Sihombing dengan Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Irwan, karena menurut Basuki Direktorat Zeni Tempur TNI AD akan membantu membuka lahannya, setelah terbuka, selanjutnya kontraktor PUPR akan langsung mengerjakan sampai perkerasan jalan.
Basuki juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pembukaan Badan Jalan Paralel Perbatasan Tahun Anggaran 2015 berada pada lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan Kawasan Hutan. Sedangkan lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pembangunannya pada tahun berikutnya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa, sepanjang perbatasan dijaga oleh TNI. Namun jika jalan paralel kawasan perbatasan telah terbangun tentunya rakyat sendiri yang akan menjaganya sehingga kawasan perbatasan sebagai beranda depan benar-benar terwujud.
"Diharapkan agar pembangunan tersebut dapat segera dilaksanakan, dan pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR, karena telah memberikan kepercayaan terhadap TNI untuk bersama-sama membangun wilayah perbatasan, dan dia juga mengatakan bahwa TNI siap membantu semaksimal mungkin," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015