Sukadana (Antara Kalbar) - Warga Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, resah dengan kedatangan 37 Kepala Keluarga (KK) yang tidak dilengkapi dokumen resmi dari daerah asal.
Dikatakan Kaprawi, Ketua RT 3 Dusun Sungai Belit, Desa Sejahtera, puluhan KK itu masuk pada 28 Mei dan baru melapor dua hari setelahnya.
Mereka berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Banda Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu.
"Masyarakat kami resah, bahkan ada sebagian yang ingin mereka diusir karena mereka tidak jelas asal usulnya, takut mereka dari kelompok-kelompok radikal," kata Kaprawi.
Dijelaskannya, kedatangan ke 37 tersebut membawa serta anak dan istri, dan juga terdapat beberapa diantaranya berstatus lajang.
Kini mereka sudah menyebar di beberapa RT di Desa Sejahtera dan sampai saat ini belum ada yang menyerahkan data dan dokumen resmi.
"Saat dimintakan data surat pindah, katanya nanti diurus dari daerah asal," imbuhnya.
Ia hanya menerima data dan laporan berupa secarik kertas dalam bentuk tabel dengan koordinator, Kalimudin Siregar.
Wakil Bupati Kayong Utara Idrus mengatakan, secara resmi dirinya belum mendapat laporan, namun pihaknya tetap langsung menyiapkan langkah guna mengetahui kejelasan ke 37 KK yang masuk.
Jika memang mereka benar masuk dan jelas tujuannya, pemerintah kabupaten akan menyambut baik, namun jika tidak maka akan ada tindakan.
"Kita lihat hari ini, kalau ada data yang bisa kita jadikan pegangan maka akan kita sambut baik, namun jika tidak bisa saja mereka kita kembalikan," kata Idrus.
Dirinya akan memanggil para kepala desa dan camat untuk melakukan monitoring langsung ke setiap RT ada atau tidak penduduk baru, jelas atau tidak dokumennya.
"Tanpa berprasangka yang negatif, namun kita harus tetap waspada," katanya.
Dari informasi yang dihimpun, kedatangan kelompok sejenis ke KKU pernah terjadi pada November 2014, dimana terdapat 5 KK yang datang dengan alasan yang sama dan terkelompok di Dusun Tanjung Belimbing Desa Pangkalan Buton.
Selanjutnya ke 5 KK tersebut sampai saat ini sudah tersebar tanpa ada memiliki dokumen. Beberapa diantaranya juga sering melakukan pertemuan di salah satu sudut pantai Pulau Datok untuk menggelar latihan bela diri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Dikatakan Kaprawi, Ketua RT 3 Dusun Sungai Belit, Desa Sejahtera, puluhan KK itu masuk pada 28 Mei dan baru melapor dua hari setelahnya.
Mereka berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Banda Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu.
"Masyarakat kami resah, bahkan ada sebagian yang ingin mereka diusir karena mereka tidak jelas asal usulnya, takut mereka dari kelompok-kelompok radikal," kata Kaprawi.
Dijelaskannya, kedatangan ke 37 tersebut membawa serta anak dan istri, dan juga terdapat beberapa diantaranya berstatus lajang.
Kini mereka sudah menyebar di beberapa RT di Desa Sejahtera dan sampai saat ini belum ada yang menyerahkan data dan dokumen resmi.
"Saat dimintakan data surat pindah, katanya nanti diurus dari daerah asal," imbuhnya.
Ia hanya menerima data dan laporan berupa secarik kertas dalam bentuk tabel dengan koordinator, Kalimudin Siregar.
Wakil Bupati Kayong Utara Idrus mengatakan, secara resmi dirinya belum mendapat laporan, namun pihaknya tetap langsung menyiapkan langkah guna mengetahui kejelasan ke 37 KK yang masuk.
Jika memang mereka benar masuk dan jelas tujuannya, pemerintah kabupaten akan menyambut baik, namun jika tidak maka akan ada tindakan.
"Kita lihat hari ini, kalau ada data yang bisa kita jadikan pegangan maka akan kita sambut baik, namun jika tidak bisa saja mereka kita kembalikan," kata Idrus.
Dirinya akan memanggil para kepala desa dan camat untuk melakukan monitoring langsung ke setiap RT ada atau tidak penduduk baru, jelas atau tidak dokumennya.
"Tanpa berprasangka yang negatif, namun kita harus tetap waspada," katanya.
Dari informasi yang dihimpun, kedatangan kelompok sejenis ke KKU pernah terjadi pada November 2014, dimana terdapat 5 KK yang datang dengan alasan yang sama dan terkelompok di Dusun Tanjung Belimbing Desa Pangkalan Buton.
Selanjutnya ke 5 KK tersebut sampai saat ini sudah tersebar tanpa ada memiliki dokumen. Beberapa diantaranya juga sering melakukan pertemuan di salah satu sudut pantai Pulau Datok untuk menggelar latihan bela diri.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015