Pontianak (Antara Kalbar) - Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier mendesak pemerintah agar segera membubarkan SKK Migas, dan menyerahkan peran dan funggsi SKK Migas kepada PT Pertamina (Persero).
"SKK Migas harus segera dibubarkan dan gabung ke Pertamina, tetapi sebelumnya SKK Migas harus diaudit investigasi dan audit forensik guna membongkar segala permainan yang ada sejak BP Migas hingga SKK Migas," kata Fuad Bawazier dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan pemerintah tidak perlu ngotot mendirikan BUMN khusus untuk menggantikan peran SKK Migas.
"Bangsa ini sudah sangat tahu bahwa Pertamina itu sudah puluhan tahun berpengalaman dan mumpuni dalam bidang Migas. SDM Pertamina profesional dan sudah teruji menguasai bidang pengelolaan Migas," ungkapnya.
Hal itu, berbeda dengan SDM di SKK Migas, yakni orang-orang "import" atau outsourcing dari pihak external SKK Migas.
"Penyerahan peran dan fungsi SKK Migas ke Pertamina sebagaimana telah diatur pada UU No. 8/1981 tentang Pertamina," ujarnya.
Fuad menambahkan Pertamina sudah sangat menguasai ilmu minyak dan gas, sehingga perusahaan asing dan swasta nasional yang menambang Migas dinegeri ini sangat kuatir dengan kemampuan itu, karena sulit "membohongi" orang Pertamina.
Karenanya, menurut dia pihak asing akan mencegah SKK Migas digabung ke Pertamina. Menjawab adanya kekhawatiran Pertamina akan diintervensi jika SKK Migas menjadi bagian Pertamina, Fuad dengan tegas mengatakan, memangnya selama ini Pertamina bebas dari Intervensi?.
"Dinegeri ini lembaga dan institusi apa yang tidak bisa di intervensi?. Apakah SKK Migas itu lepas dari intervensi?," ujarnya.
Fuad menggaris bawahi keputusan MK yang telah membubarkan BP Migas yang berganti menjadi SKK Migas. "Mengapa Tim Mami (Tim Mafia Migas) pimpinan Faisal Basri tidak merekomendasikan pembubaran SKK Migas.
Fuad menyebut tim Faisal Basri, yakni Tim Mafia Migas itu tidak pernah menyampaikan ke publik siapa mafia Migasnya, karena memang dia tidak mampu membuktikan secara hukum siapa Mafia Migasnya, sehingga cuma teriak saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"SKK Migas harus segera dibubarkan dan gabung ke Pertamina, tetapi sebelumnya SKK Migas harus diaudit investigasi dan audit forensik guna membongkar segala permainan yang ada sejak BP Migas hingga SKK Migas," kata Fuad Bawazier dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan pemerintah tidak perlu ngotot mendirikan BUMN khusus untuk menggantikan peran SKK Migas.
"Bangsa ini sudah sangat tahu bahwa Pertamina itu sudah puluhan tahun berpengalaman dan mumpuni dalam bidang Migas. SDM Pertamina profesional dan sudah teruji menguasai bidang pengelolaan Migas," ungkapnya.
Hal itu, berbeda dengan SDM di SKK Migas, yakni orang-orang "import" atau outsourcing dari pihak external SKK Migas.
"Penyerahan peran dan fungsi SKK Migas ke Pertamina sebagaimana telah diatur pada UU No. 8/1981 tentang Pertamina," ujarnya.
Fuad menambahkan Pertamina sudah sangat menguasai ilmu minyak dan gas, sehingga perusahaan asing dan swasta nasional yang menambang Migas dinegeri ini sangat kuatir dengan kemampuan itu, karena sulit "membohongi" orang Pertamina.
Karenanya, menurut dia pihak asing akan mencegah SKK Migas digabung ke Pertamina. Menjawab adanya kekhawatiran Pertamina akan diintervensi jika SKK Migas menjadi bagian Pertamina, Fuad dengan tegas mengatakan, memangnya selama ini Pertamina bebas dari Intervensi?.
"Dinegeri ini lembaga dan institusi apa yang tidak bisa di intervensi?. Apakah SKK Migas itu lepas dari intervensi?," ujarnya.
Fuad menggaris bawahi keputusan MK yang telah membubarkan BP Migas yang berganti menjadi SKK Migas. "Mengapa Tim Mami (Tim Mafia Migas) pimpinan Faisal Basri tidak merekomendasikan pembubaran SKK Migas.
Fuad menyebut tim Faisal Basri, yakni Tim Mafia Migas itu tidak pernah menyampaikan ke publik siapa mafia Migasnya, karena memang dia tidak mampu membuktikan secara hukum siapa Mafia Migasnya, sehingga cuma teriak saja.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015