Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan kerukunan umat beragama di kota itu cukup tinggi, meskipun penduduknya sangat heterogen, tetapi toleransinya bagus sehingga tidak perlu diragukan.
"Masyarakat Kota Pontianak ini sangat heterogen, baik dari sisi etnis maupun agama sehingga perlu terus diberikan penyadaran dan pemahaman terkait pentingnya kebersamaan itu," kata Sutarmidji seusai mengikuti pertemuan antara Forkopimda dan FKUB di Kodim 1207/BS, di Pontianak, Senin.
Salah satu buktinya, menurut dia yakni berdirinya Gereja HKBP bersebelahan dengan Masjid Nur Baitullah di Jalan Tebu tepatnya di Jalan Padat Karya.
"Bahkan konon, sejarah berdirinya masjid itu asal mulanya berada di belakang rumah warga. Kemudian tanah yang notabene milik jemaat gereja dibeli yayasan masjid tersebut sehingga masjid pindah ke lokasi tepat berdampingan di sebelah gereja dengan dibatasi pagar," ujarnya.
Demikian pula di Jalan Tanjungpura terdapat Masjid Baiturrahman dan tidak jauh dari masjid terdapat sebuah kelenteng. Dan masih banyak lagi tempat-tempat ibadah berbeda agama yang saling berdampingan bangunannya, kata Sutarmidji.
"Yang terpenting bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati ketika umat melakukan peribadatan," ujarnya.
Selain itu, untuk mengantisipasi timbulnya konflik serupa, Sutarmidji yakni dengan mengurangi kesenjangan antar satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan bisa menimbulkan konflik dan peluang itu justru dimanfaatkan oleh provokator yang mengambil keuntungan dari kekisruhan tersebut.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Pontianak agar semakin maju. "Kalau suatu daerah, kota/kabupaten semakin maju maka peluang untuk terjadi konflik itu semakin kecil karena kesejahteraan terus dipacu. Sebaliknya, kita harus antisipasi ketika perekonomian bermasalah, daya beli turun timbul, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, karena provokator bisa masuk untuk mengambil keuntungan dari kekisruhan itu," jelasnya.
Belajar dari pengalaman beberapa kejadian, hal itu juga akibat dari kesepakatan yang hanya berada pada level atas, tidak sampai ke lapisan paling bawah sehingga menimbulkan gejolak yang berakhir dengan tindakan anarkis. "Untuk itu, kami dari Pemerintah Kota Pontianak terus mengikuti perkembangan dan selalu berkoordinasi dengan pihak Kapolresta, Dandim, tokoh adat, tokoh agama dan semua unsur dalam menyikapi masalah keberagaman ini," katanya.
Dalam mengantisipasi insiden Tolikara agar tidak meluas hingga ke Kota Pontianak, dan Kalimantan Barat umum, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak sepakat damai dan menjaga kerukunan antaragama di Kota Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Masyarakat Kota Pontianak ini sangat heterogen, baik dari sisi etnis maupun agama sehingga perlu terus diberikan penyadaran dan pemahaman terkait pentingnya kebersamaan itu," kata Sutarmidji seusai mengikuti pertemuan antara Forkopimda dan FKUB di Kodim 1207/BS, di Pontianak, Senin.
Salah satu buktinya, menurut dia yakni berdirinya Gereja HKBP bersebelahan dengan Masjid Nur Baitullah di Jalan Tebu tepatnya di Jalan Padat Karya.
"Bahkan konon, sejarah berdirinya masjid itu asal mulanya berada di belakang rumah warga. Kemudian tanah yang notabene milik jemaat gereja dibeli yayasan masjid tersebut sehingga masjid pindah ke lokasi tepat berdampingan di sebelah gereja dengan dibatasi pagar," ujarnya.
Demikian pula di Jalan Tanjungpura terdapat Masjid Baiturrahman dan tidak jauh dari masjid terdapat sebuah kelenteng. Dan masih banyak lagi tempat-tempat ibadah berbeda agama yang saling berdampingan bangunannya, kata Sutarmidji.
"Yang terpenting bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati ketika umat melakukan peribadatan," ujarnya.
Selain itu, untuk mengantisipasi timbulnya konflik serupa, Sutarmidji yakni dengan mengurangi kesenjangan antar satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan bisa menimbulkan konflik dan peluang itu justru dimanfaatkan oleh provokator yang mengambil keuntungan dari kekisruhan tersebut.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun Pontianak agar semakin maju. "Kalau suatu daerah, kota/kabupaten semakin maju maka peluang untuk terjadi konflik itu semakin kecil karena kesejahteraan terus dipacu. Sebaliknya, kita harus antisipasi ketika perekonomian bermasalah, daya beli turun timbul, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, karena provokator bisa masuk untuk mengambil keuntungan dari kekisruhan itu," jelasnya.
Belajar dari pengalaman beberapa kejadian, hal itu juga akibat dari kesepakatan yang hanya berada pada level atas, tidak sampai ke lapisan paling bawah sehingga menimbulkan gejolak yang berakhir dengan tindakan anarkis. "Untuk itu, kami dari Pemerintah Kota Pontianak terus mengikuti perkembangan dan selalu berkoordinasi dengan pihak Kapolresta, Dandim, tokoh adat, tokoh agama dan semua unsur dalam menyikapi masalah keberagaman ini," katanya.
Dalam mengantisipasi insiden Tolikara agar tidak meluas hingga ke Kota Pontianak, dan Kalimantan Barat umum, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak sepakat damai dan menjaga kerukunan antaragama di Kota Pontianak.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015