Putussibau (Antara Kalbar) - Direktur Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) Kalimantan Barat Glorio Sanen menyatakan siap mengawasi proses demokrasi di bumi Uncak Kapuas pada Pilkada serentak Desember 2015.
"Karena Kapuas Hulu dalam catatan sejarahnya memiliki riwayat Pemilu yang bermasalah, sehingga ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Jadi tidak cukup netral," tegasnya.
"Tantangannya memang masalah distribusi logistik hingga proses perhitungan suara. Nah kita sudah siapkan anggota LIPD untuk mengawal itu juga," kata dia.
Untuk memaksimalkan partisipasi pemilih, Sanen berharap KPU bisa membuat kebijakan dalam menyajikan informasi tentang calon bupati-wakil Bupati Kapuas Hulu.
"Perlu juga bagaiman informasi tentang calon diketahui masyarakat hingga ke tingkat desa. Ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus memberikan strategi lain seperti lewat leaflet dan sebagainya," kata Sanen.
Ia mempertanyakan tentang laporan masyarakat yang menemukan indikasi PNS tidak netral dalam proses Pilkada yang sedang berlangsung ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami sudah koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Kapuas Hulu, untuk mengawal proses demokrasi, Pilkada di Kapuas Hulu." ungkap Sanen di Putussibau, Minggu.
Ditegaskan pria yang karib disapa Sanen, secara substansi siapa yang menang di Pilbup itulah pilihan rakyat Kapuas Hulu.
Ditambahkan dia, suksesnya pelaksanaan Pilkada itu tidak lepas dari kepiawaian penyelenggara untuk memanajemen proses pemilihan dengan baik.
"Karena Kapuas Hulu dalam catatan sejarahnya memiliki riwayat Pemilu yang bermasalah, sehingga ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Jadi tidak cukup netral," tegasnya.
Selain itu, kata Sanen, Kapuas Hulu dengan geografis yang luas dan medan yang menantang harus menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu.
"Tantangannya memang masalah distribusi logistik hingga proses perhitungan suara. Nah kita sudah siapkan anggota LIPD untuk mengawal itu juga," kata dia.
Untuk memaksimalkan partisipasi pemilih, Sanen berharap KPU bisa membuat kebijakan dalam menyajikan informasi tentang calon bupati-wakil Bupati Kapuas Hulu.
Ditambahkan dia, dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 memang sudah diatur ketentuan penyebaran alat peraga kampanye (APK) namun menurutnya, sejauh mana masyarakat sudah mengetahui calon pemimpin yang akan dipilihnya.
"Perlu juga bagaiman informasi tentang calon diketahui masyarakat hingga ke tingkat desa. Ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU harus memberikan strategi lain seperti lewat leaflet dan sebagainya," kata Sanen.
Selain itu, LIPD kata Sanen tetap memantau netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.
Ia mempertanyakan tentang laporan masyarakat yang menemukan indikasi PNS tidak netral dalam proses Pilkada yang sedang berlangsung ini.
"LIPD sudah menerima laporan dugaan PNS yang terlibat dalam proses Pemilu yang berpihak kepada salah satu kandidat, kita akan investigasinya," pungkas Sanen.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015