Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Penjabat Bupati Melawi, Hatta memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang dianggap melecehkan DPRD.
Dijelaskannya, tidak ada maksud dari dirinya untuk melecehkan DPRD saat memberikan sambutan di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh pekan lalu.
Ia menjelaskan pernyataan tersebut sebenarnya ditunjukan pada anggota DPRD secara khusus, karena tak paham dengan aturan.
“Saya kemudian katakan, kalau dewan seperti itu jangan dipilih, memang ada, itu hal yang biasa bupati memberi nasehat kepada masyarakat, tidak ada saya melecehkan, hanya mengingatkan, jangan sampai dewan memberi informasi yang menyesatkan rakyat, karena mereka adalah wakil rakyat,†kata Hatta di Nanga Pinoh.
Hatta mengungkapkan, posisinya saat berbicara adalah sebagai bupati dan berbicara kepada rakyat.
Namun oknum DPRD tersebut tersinggung, jika tersinggung berarti dirinya yang telah melakukan kesalahan.
“Katanya dewan mau menyampaikan hak interpelasi, yang dinamakan menyampaikan hak interpelasi kecuali saya menjalankan pemerintahan ini melanggar undang-undang, merugikan kepentingan umum, merugikan rakyat boleh, harus paham itu,†katanya.
Hatta mengatakan, jabatan yang didapat saat ini bukanlah jabatan yang dibeli, bukan pula diminta.
Dirinya hanya ingin di masa jabatannya yang singkat bisa mengubah keadaan Kabupaten Melawi menjadi lebih baik.
“Saya tidak ingin berubah dengan komitmen dan moto saya, 3 T itu akan saya buktikan, tidak lama lagi saya akan menertibkan ijazah palsu di Kabupaten Melawi, jangan kita pegawai saja, dewan juga merupakan unsur pemerintahan, perlu kita tertibkan bila perlu dibentuk tim khusus untuk menyelidiki ijazah ditingkat DPRD†katanya.
Hatta mengatakan, dirinya tidak akan main-main dengan 3T, yakni tertib aparatur, tertib administrasi dan tertib keuangan.
Jika 3 T ini sudah dilaksanakan ditingkat pemerintahan daerah maka pemerintahan akan baik. “Itu urat nadi pemerintahan, saya tidak ada beban, beban saya akan pindah, saya tinggalkan kenangan baik untuk Kabupaten Melawi,†katanya.
Terkait soal APBD perubahan Melawi, Hatta juga menjelaskan dirinya tidak bermaksud untuk mengulur-ngulur, namun sebagai pimpinan daerah dia harus lebih hati-hati, apalagi dirinya tidak ikut menyusun APBD perubahan.
“Kalau main teken-teken saja, tidak tahunya ada persoalan, siapa nanti yang disalahkan, inikan masa evaluasi, saat ini sudah kami bahas tidak lama lagi akan selesai, jadi tidak lagi ada masalah,†pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Dijelaskannya, tidak ada maksud dari dirinya untuk melecehkan DPRD saat memberikan sambutan di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh pekan lalu.
Ia menjelaskan pernyataan tersebut sebenarnya ditunjukan pada anggota DPRD secara khusus, karena tak paham dengan aturan.
“Saya kemudian katakan, kalau dewan seperti itu jangan dipilih, memang ada, itu hal yang biasa bupati memberi nasehat kepada masyarakat, tidak ada saya melecehkan, hanya mengingatkan, jangan sampai dewan memberi informasi yang menyesatkan rakyat, karena mereka adalah wakil rakyat,†kata Hatta di Nanga Pinoh.
Hatta mengungkapkan, posisinya saat berbicara adalah sebagai bupati dan berbicara kepada rakyat.
Namun oknum DPRD tersebut tersinggung, jika tersinggung berarti dirinya yang telah melakukan kesalahan.
“Katanya dewan mau menyampaikan hak interpelasi, yang dinamakan menyampaikan hak interpelasi kecuali saya menjalankan pemerintahan ini melanggar undang-undang, merugikan kepentingan umum, merugikan rakyat boleh, harus paham itu,†katanya.
Hatta mengatakan, jabatan yang didapat saat ini bukanlah jabatan yang dibeli, bukan pula diminta.
Dirinya hanya ingin di masa jabatannya yang singkat bisa mengubah keadaan Kabupaten Melawi menjadi lebih baik.
“Saya tidak ingin berubah dengan komitmen dan moto saya, 3 T itu akan saya buktikan, tidak lama lagi saya akan menertibkan ijazah palsu di Kabupaten Melawi, jangan kita pegawai saja, dewan juga merupakan unsur pemerintahan, perlu kita tertibkan bila perlu dibentuk tim khusus untuk menyelidiki ijazah ditingkat DPRD†katanya.
Hatta mengatakan, dirinya tidak akan main-main dengan 3T, yakni tertib aparatur, tertib administrasi dan tertib keuangan.
Jika 3 T ini sudah dilaksanakan ditingkat pemerintahan daerah maka pemerintahan akan baik. “Itu urat nadi pemerintahan, saya tidak ada beban, beban saya akan pindah, saya tinggalkan kenangan baik untuk Kabupaten Melawi,†katanya.
Terkait soal APBD perubahan Melawi, Hatta juga menjelaskan dirinya tidak bermaksud untuk mengulur-ngulur, namun sebagai pimpinan daerah dia harus lebih hati-hati, apalagi dirinya tidak ikut menyusun APBD perubahan.
“Kalau main teken-teken saja, tidak tahunya ada persoalan, siapa nanti yang disalahkan, inikan masa evaluasi, saat ini sudah kami bahas tidak lama lagi akan selesai, jadi tidak lagi ada masalah,†pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015