Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Ratusan pedagang yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Pedagang menyatakan menolak keberadaan Indomaret di Melawi.
"Warga pedagang mulai resah dan muncul rasa khawatir akan kelangsungan usaha mereka, terutama pedagang yang ada di dalam gang, yang memiliki modal yang kecil," kata koordinator pemuda peduli pedagang, Suib Jam Jami.
Untuk itu, dia berharap, kepada pemkab, ataupun pihak terkait bisa mengambil tindakan tegas.
Sebab jika dibiarkan hal ini dapat merusak iklim usaha yang sudah ada di Melawi, serta mematikan pedagang tradisional.
Apalagi letak dari pasar modern tersebut dekat dengan pasar. Dia berharap kedepan, segala pembangunan ekonomi yang bersifat mikro dan terkait, dalam usaha industri dan perdagangan ditengah masyarakat harus mengutamakan asas ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan, dan kemanusiaan terutama dalam hal memperhatikan aspek kesejahteraan.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbaagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan usaha yang luas sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,†ucapnya.
Senada dengan pedagang, Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin menilai keberadaan Indomaret bisa mematikan usaha kecil dan menengah yang ada di Melawi.
"Sebab kalau toko modern seperti ini terus dibiarkan akan berdampak pada matinya usaha kecil di daerah kita, oleh karena itu saya mengusulkan kepada pihak yang memberi izin untuk mengkaji kembali, bila perlu dicabut izinnya," kata Abang Tajudin.
Menurut Tajudin, penyerapan tenaga kerja yang dilakukan tak sebanding dengan jumlah pedagang yang dirugikan.
Ia pun meminta kepada pemkab untuk mencabut perizinan mini market Indomaret yang sudah beroperasi di sejumlah kota Nanga Pinoh Melawi.
"Penyerapan tenaga kerja saya pikir tidak akan maksimal, pedagang kecil ataupun toko lain saya pikir sudah sudah melakukan itu selama ini, jadi alangkah baiknya memang tidak ada Indomaret di Melawi ini. Ini juga sebagai respon tuntutan kalangan pedagang yang disampaikan kepada kami," katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihak Indomaret tidak pernah melibatkan DPRD saat akan masuk ke Melawi. Tiba-tiba saja dirinya mendapat aduan dari kalangan pedagang berkenaan dengan operasinya Indomaret.
Sementara itu, suveyor Indomaret, Sandi yang dihubungi via telepon belum bisa memberikan komentar banyak berkenaan dengan hal ini.
Namun menurut dia, pihak Indomaret sudah memenuhi semua ketentuan yang ada.
"Termasuk tenaga kerjanya, semuanya merupakan orang Melawi," katanya.
Disinggung mengenai keberatan kalangan pedagang kecil yang khawatir gulung tikar dengan keberadaan Indomaret, Sandi tidak memberikan komentar, hanya saja dia akan berusaha menemui pihak terkait, terutama Ketua DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Warga pedagang mulai resah dan muncul rasa khawatir akan kelangsungan usaha mereka, terutama pedagang yang ada di dalam gang, yang memiliki modal yang kecil," kata koordinator pemuda peduli pedagang, Suib Jam Jami.
Untuk itu, dia berharap, kepada pemkab, ataupun pihak terkait bisa mengambil tindakan tegas.
Sebab jika dibiarkan hal ini dapat merusak iklim usaha yang sudah ada di Melawi, serta mematikan pedagang tradisional.
Apalagi letak dari pasar modern tersebut dekat dengan pasar. Dia berharap kedepan, segala pembangunan ekonomi yang bersifat mikro dan terkait, dalam usaha industri dan perdagangan ditengah masyarakat harus mengutamakan asas ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan, dan kemanusiaan terutama dalam hal memperhatikan aspek kesejahteraan.
"Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbaagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan usaha yang luas sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,†ucapnya.
Senada dengan pedagang, Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin menilai keberadaan Indomaret bisa mematikan usaha kecil dan menengah yang ada di Melawi.
"Sebab kalau toko modern seperti ini terus dibiarkan akan berdampak pada matinya usaha kecil di daerah kita, oleh karena itu saya mengusulkan kepada pihak yang memberi izin untuk mengkaji kembali, bila perlu dicabut izinnya," kata Abang Tajudin.
Menurut Tajudin, penyerapan tenaga kerja yang dilakukan tak sebanding dengan jumlah pedagang yang dirugikan.
Ia pun meminta kepada pemkab untuk mencabut perizinan mini market Indomaret yang sudah beroperasi di sejumlah kota Nanga Pinoh Melawi.
"Penyerapan tenaga kerja saya pikir tidak akan maksimal, pedagang kecil ataupun toko lain saya pikir sudah sudah melakukan itu selama ini, jadi alangkah baiknya memang tidak ada Indomaret di Melawi ini. Ini juga sebagai respon tuntutan kalangan pedagang yang disampaikan kepada kami," katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihak Indomaret tidak pernah melibatkan DPRD saat akan masuk ke Melawi. Tiba-tiba saja dirinya mendapat aduan dari kalangan pedagang berkenaan dengan operasinya Indomaret.
Sementara itu, suveyor Indomaret, Sandi yang dihubungi via telepon belum bisa memberikan komentar banyak berkenaan dengan hal ini.
Namun menurut dia, pihak Indomaret sudah memenuhi semua ketentuan yang ada.
"Termasuk tenaga kerjanya, semuanya merupakan orang Melawi," katanya.
Disinggung mengenai keberatan kalangan pedagang kecil yang khawatir gulung tikar dengan keberadaan Indomaret, Sandi tidak memberikan komentar, hanya saja dia akan berusaha menemui pihak terkait, terutama Ketua DPRD.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015