Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menyalurkan dana DIPA yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016.
"Setelah kita menerima DIPA dari Presiden, selanjutnya akan kita salurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Cornelis di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan, pada Senin kemarin dirinya sudah menerima Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 dari Presiden RI di Istana Negara.
Dia menilai, apa yang telah disampaikan Presiden merupakan suatu langkah yang sangat tepat untuk menuju ke perubahan Indonesia yang lebih baik lagi.
"Untuk menyerahkan DIPA di tingkat kabupaten/kota se Kalbar selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah Gubernur Kalbar, saya meminta kepada bupati dan wali kota sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden untuk diperhatikan, anggaran harus tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat jangan asal digunakan," tuturnya.
Cornelis menegaskan dampak pembangunan dari hasil kerja itu akan kelihatan, jadi jangan main-main dengan anggaran dan membuat program yang asal-asal, perencanaan harus tepat, dan tepat sasaran.
Penyerahan DIPA 2016 kepada 87 kementerian/lembaga dengan nilai dengan nilai kegiatan RP784,1 Triliun. Penyerahan DIPA merupakan awal rangkaian pelaksanaan APBN 2016 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR pada akhir Oktober.
"Nilai belanja APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun," katanya.
Cornelis menambahkan, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016 dapat dan harus segera dimulai pada bulan januari. Jangan sampai terlambat.
Presiden juga mengatakan keterlambatan proses lelang dan pencairan anggaran negara akan berdampak negatif terhadap laju perekonomian nasional.
"Presiden berharap penyerapan anggaran pada tahun depan tidak lagi menumpuknya di bulan November, Desember, itu harus diakhiri, kemudian merata di sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan," kata Cornelis menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
Presiden menjabarkan bahwa distribusi APBN 2016, terdiri dari belanja K/L Rp784,1 triliun atau 37,4 persen, transfer daerah dan dana desa Rp77,2 triliun atau 36,7 persen, dan belanja Non K/L Rp541,4 triliun atau 25,8 persen. Belanja non K/L antara lain dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp184,9 triliun dan belanja subsidi Rp182,6 triliun. ***3***
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Setelah kita menerima DIPA dari Presiden, selanjutnya akan kita salurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Cornelis di Pontianak, Selasa.
Dia mengatakan, pada Senin kemarin dirinya sudah menerima Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016 dari Presiden RI di Istana Negara.
Dia menilai, apa yang telah disampaikan Presiden merupakan suatu langkah yang sangat tepat untuk menuju ke perubahan Indonesia yang lebih baik lagi.
"Untuk menyerahkan DIPA di tingkat kabupaten/kota se Kalbar selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah Gubernur Kalbar, saya meminta kepada bupati dan wali kota sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden untuk diperhatikan, anggaran harus tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat jangan asal digunakan," tuturnya.
Cornelis menegaskan dampak pembangunan dari hasil kerja itu akan kelihatan, jadi jangan main-main dengan anggaran dan membuat program yang asal-asal, perencanaan harus tepat, dan tepat sasaran.
Penyerahan DIPA 2016 kepada 87 kementerian/lembaga dengan nilai dengan nilai kegiatan RP784,1 Triliun. Penyerahan DIPA merupakan awal rangkaian pelaksanaan APBN 2016 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR pada akhir Oktober.
"Nilai belanja APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun," katanya.
Cornelis menambahkan, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016 dapat dan harus segera dimulai pada bulan januari. Jangan sampai terlambat.
Presiden juga mengatakan keterlambatan proses lelang dan pencairan anggaran negara akan berdampak negatif terhadap laju perekonomian nasional.
"Presiden berharap penyerapan anggaran pada tahun depan tidak lagi menumpuknya di bulan November, Desember, itu harus diakhiri, kemudian merata di sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan," kata Cornelis menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
Presiden menjabarkan bahwa distribusi APBN 2016, terdiri dari belanja K/L Rp784,1 triliun atau 37,4 persen, transfer daerah dan dana desa Rp77,2 triliun atau 36,7 persen, dan belanja Non K/L Rp541,4 triliun atau 25,8 persen. Belanja non K/L antara lain dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp184,9 triliun dan belanja subsidi Rp182,6 triliun. ***3***
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015