Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - DPRD Kabupaten Melawi menggelar rapat bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) setempat terkait defisit anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp64 miliar, Selasa.
Defisit tersebut bahkan melampaui proyeksi di awal pengesahan APBD 2015. "Kita meminta data realisasi proyek di tahun 2015, termasuk sejumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan serta mana-mana kegiatan fisik yang sudah dianggarkan, namun tak terlaksana," kata Ketua DPRD, Abang Tajudin.
Dipaparkannya, nilai defisit APBD Melawi semestinya tidaklah mencapai Rp64 miliar mengingat sebenarnya Pj Bupati sudah melakukan langkah efisiensi dengan membatalkan sejumlah paket proyek yang bernilai miliaran rupiah di tahun 2015.
"Padahal banyak yang dipangkas dan tidak dilaksanakan pada tahun 2015, diantaranya pembangunan kantor bupati senilai Rp10 miliar yang dibatalkan, belum lagi anggaran Mess Pemda di Pontianak, senilai Rp7 miliar, Jembatan Melawi II dan proyek-proyek lain yang nilainya hampir mencapai Rp50 miliar. Tapi nilai defisit kita kok masih tinggi," tanya Tajudin.
Tajudin pun mengungkapkan DPRD kini masih mencari penyebab defisit sebenarnya, sehingga menyebabkan banyak pekerjaaan kontraktor yang sebenarnya sudah tuntas, namun tidak dibayarkan.
"Makanya kami minta DPKKAD menyiapkan data lagi terkait daftar belanja APBD di tahun 2015, belanja yang dirasionalkan, belanja yang tidak direalisasikan serta utang di setiap SKPD," katanya.
Tajudin menambahkan, pada awal pengesahan APBD 2015, nilai pendapatan ditetapkan Rp932 miliar dan belanja sebesar Rp925 miliar. Sementara pada APBD Perubahan, pendapatan ditetapkan sebesar Rp1,036 triliun dan belanja sebesar Rp1,013 triliun sehingga semestinya masih ada surplus Rp23 miliar.
"Laporan dari DPPKAD, PAD tak tercapai hingga 50 persen, saya kira defisit masih dikisaran Rp25 miliar. Namun yang sekarang terjadi justru diluar asumsi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B Widya Rima mengatakan, defisit APBD kali ini dipastikan bukan hanya disebabkan karena PAD Melawi yang tak mencapai target.
"Pasti ada hal lain yang menyebabkan. Selain itu ada beberapa hal yang aneh seperti penambahan anggaran di Dinas Pertanian hingga Rp11 miliar, padahal kami tak pernah menyetujui sebesar itu. Jangan sampai ada anggapan, bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan menjadi penyebab anggaran defisit," katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Melawi Apelles Itang dijumpai usai rapat mengatakan, defisit APBD sebenarnya disebabkan berbagai hal, termasuk diantaranya pelaksanaan pilkada yang menelan anggaran cukup besar.
"Kalau tidak pilkada mungkin defisitnya tidak terlalu besar. Anggaran untuk KPU, Panwaslu, termasuk pengamanan nilainya lumayan karena diambil dari dana DAU," katanya.
Selain itu, lanjut Apelles, penyebab defisit adalah asumsi PAD Melawi yang ditargetkan terlalu tinggi hingga Rp49 miliar, sementara realisasi PAD hanya mencapai Rp22 miliar. Selisih inilah yang membuat dana APBD tak tersedia alias defisit.
"Dari pusat sampai sekarang juga belum terima, seperti dana perimbangan dan pajak bagi hasil. Karena pusat juga defisit, sampai bahkan Dirjen Pajak mengundurkan diri. Jadi bukan hanya kita yang kurang, tapi juga pusat," katanya.
Apelles juga mengungkapkan saat ini total pendapatan APBD Melawi pada APBD 2015 hanya mampu terrealisasi 84 persen saja. "Defisit Rp64 miliar juga akumulasi dari defisit di tahun 2014 sebesar Rp18 miliar. Salah satunya di Dinas PU dan Dinas Pertanian. Proyek yang belum dibayarkan pada tahun 2015 juga akan dibayarkan pada tahun 2016. Seperti defisit pada 2014 kita tutup pada awal 2015," terangnya.
Dari data DPPKAD terungkap utang pada tahun anggaran 2015 paling tinggi terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp38,5 miliar, Dinas Pertanian sebesar Rp5,2 miliar, Dinas Pendidikan Rp2,1 miliar, Dinas Kesehatan Rp1, 5 miliar, RSUD Rp1,5 miliar, Bappeda sebesar Rp1,01 miliar serta di beberapa instansi lainnya.
Sementara itu, Bantuan Provinsi yang ikut menjadi utang sebesar Rp13 miliar sehingga total dana terutang atau menjadi defisit sebesar Rp64 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Defisit tersebut bahkan melampaui proyeksi di awal pengesahan APBD 2015. "Kita meminta data realisasi proyek di tahun 2015, termasuk sejumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan serta mana-mana kegiatan fisik yang sudah dianggarkan, namun tak terlaksana," kata Ketua DPRD, Abang Tajudin.
Dipaparkannya, nilai defisit APBD Melawi semestinya tidaklah mencapai Rp64 miliar mengingat sebenarnya Pj Bupati sudah melakukan langkah efisiensi dengan membatalkan sejumlah paket proyek yang bernilai miliaran rupiah di tahun 2015.
"Padahal banyak yang dipangkas dan tidak dilaksanakan pada tahun 2015, diantaranya pembangunan kantor bupati senilai Rp10 miliar yang dibatalkan, belum lagi anggaran Mess Pemda di Pontianak, senilai Rp7 miliar, Jembatan Melawi II dan proyek-proyek lain yang nilainya hampir mencapai Rp50 miliar. Tapi nilai defisit kita kok masih tinggi," tanya Tajudin.
Tajudin pun mengungkapkan DPRD kini masih mencari penyebab defisit sebenarnya, sehingga menyebabkan banyak pekerjaaan kontraktor yang sebenarnya sudah tuntas, namun tidak dibayarkan.
"Makanya kami minta DPKKAD menyiapkan data lagi terkait daftar belanja APBD di tahun 2015, belanja yang dirasionalkan, belanja yang tidak direalisasikan serta utang di setiap SKPD," katanya.
Tajudin menambahkan, pada awal pengesahan APBD 2015, nilai pendapatan ditetapkan Rp932 miliar dan belanja sebesar Rp925 miliar. Sementara pada APBD Perubahan, pendapatan ditetapkan sebesar Rp1,036 triliun dan belanja sebesar Rp1,013 triliun sehingga semestinya masih ada surplus Rp23 miliar.
"Laporan dari DPPKAD, PAD tak tercapai hingga 50 persen, saya kira defisit masih dikisaran Rp25 miliar. Namun yang sekarang terjadi justru diluar asumsi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B Widya Rima mengatakan, defisit APBD kali ini dipastikan bukan hanya disebabkan karena PAD Melawi yang tak mencapai target.
"Pasti ada hal lain yang menyebabkan. Selain itu ada beberapa hal yang aneh seperti penambahan anggaran di Dinas Pertanian hingga Rp11 miliar, padahal kami tak pernah menyetujui sebesar itu. Jangan sampai ada anggapan, bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan menjadi penyebab anggaran defisit," katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Melawi Apelles Itang dijumpai usai rapat mengatakan, defisit APBD sebenarnya disebabkan berbagai hal, termasuk diantaranya pelaksanaan pilkada yang menelan anggaran cukup besar.
"Kalau tidak pilkada mungkin defisitnya tidak terlalu besar. Anggaran untuk KPU, Panwaslu, termasuk pengamanan nilainya lumayan karena diambil dari dana DAU," katanya.
Selain itu, lanjut Apelles, penyebab defisit adalah asumsi PAD Melawi yang ditargetkan terlalu tinggi hingga Rp49 miliar, sementara realisasi PAD hanya mencapai Rp22 miliar. Selisih inilah yang membuat dana APBD tak tersedia alias defisit.
"Dari pusat sampai sekarang juga belum terima, seperti dana perimbangan dan pajak bagi hasil. Karena pusat juga defisit, sampai bahkan Dirjen Pajak mengundurkan diri. Jadi bukan hanya kita yang kurang, tapi juga pusat," katanya.
Apelles juga mengungkapkan saat ini total pendapatan APBD Melawi pada APBD 2015 hanya mampu terrealisasi 84 persen saja. "Defisit Rp64 miliar juga akumulasi dari defisit di tahun 2014 sebesar Rp18 miliar. Salah satunya di Dinas PU dan Dinas Pertanian. Proyek yang belum dibayarkan pada tahun 2015 juga akan dibayarkan pada tahun 2016. Seperti defisit pada 2014 kita tutup pada awal 2015," terangnya.
Dari data DPPKAD terungkap utang pada tahun anggaran 2015 paling tinggi terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp38,5 miliar, Dinas Pertanian sebesar Rp5,2 miliar, Dinas Pendidikan Rp2,1 miliar, Dinas Kesehatan Rp1, 5 miliar, RSUD Rp1,5 miliar, Bappeda sebesar Rp1,01 miliar serta di beberapa instansi lainnya.
Sementara itu, Bantuan Provinsi yang ikut menjadi utang sebesar Rp13 miliar sehingga total dana terutang atau menjadi defisit sebesar Rp64 miliar.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016