Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Sosial merekomendasikan agar mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang tidak memiliki keluarga dan harta benda di daerah asalnya agar diikutkan dalam program transmigrasi inklusif.

"Kenapa inklusif, karena mereka tidak bisa eksklusif di dalam komunitasnya saja," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa.

Khofifah menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya membuat pemetaan karena ada tiga kategori eks anggota Gafatar yaitu pertama reunifikasi bagi mereka yang dianggap hilang oleh keluarganya.

Kedua, rekonsiliasi bagi eks anggota Gafatar yang takut kembali ke daerah asalnya karena khawatir tidak diterima oleh masyarakat.

"Pendampingan pemerintah daerah dna tokoh agama dalam hal ini menjadi sangat penting," ujar Khofifah.

Ketiga adalah transmigrasi inklusif yang akan dijadikan opsi bagi mereka yang terlanjur menjual seluruh harta kekayaannya di daerah asal.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan jumlah pengungsi bekas anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat, mencapai 1.611 orang.

Sementara data dari Kesbangpol Kalbar, jumlah eks-Gafatar yang dipulangkan dari seluruh wilayah Kalbar ke daerah asal mereka di antaranya DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, dan provinsi lainnya, mencapai 5.612 jiwa.

Data Kemenko PMK menyebutkan bahwa mereka berasal dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, Banten 4 orang, dan Medan 13 orang.

Kemudian, dari Riau sebanyak 99 orang, Aceh 2 orang, Sumatera Barat 4 orang, Lampung 4 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, Kepri 8 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, dan Kalimantan Barat 4 orang.

Pemulangan ribuan eks Gafatar itu berjalan lancar dengan melibatkan tiga kapal perang milik TNI AL, yakni KRI Teluk Gilimanuk 531, KRI Teluk Bone, dan KRI Teluk Banten.

(D016/H. Wahyudono)

Pewarta: Desi Purnamawati

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016