Pontianak (Antara Kalbar) - Sebanyak 50 desa rawan kebakaran yang ada di Kalimantan Barat menjadi sasaran utama dari Tim Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (TPTPKHL) yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Pada fase pertama dari Februari hingga Maret 2016 kegiatan patroli ini dilaksanakan di dua provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni Kalbar dan Riau," kata Direktur KKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B Panjaitan saat melepas tim patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Barat, Rabu.
Raffles mengatakan Kementrian LH dan Kehutanan memilih dua provinsi tersebut dengan mempertimbangkan riwayat jumlah hotspot selama enam tahun terakhir, dimana jumlah titik api di Riau dan Kalbar menunjukkan kenaikan.
"Di Riau patroli dilaksanakan pada 60 desa yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2016," tuturnya.
Hal tersebut, tambah Raffles, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada 18 Januari lalu.
"Patroli terpadu ini merupakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini dan pemutakhiran data," kata Raffles.
Petugas patroli langsung turun ke tingkat tapak, serta mengedepankan sinergitas antarlembaga dan masyarakat tingkat desa. Dia juga menuturkan tim pelaksana patroli terpadu beranggotakan enam orang dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, aparat desa atau tokoh masyarakat setempat, serta unsur lembaga swadaya masyarakat dan wartawan. Setiap tim dilengkapi tiga sepeda motor, peralatan pemadaman dini, serta perlengkapan sosialisasi.
"Tim akan melakukan patroli dalam satu desa selama lima hari dan setiap lima hari akan dilakukan pergantian tim," katanya.
Raffles mengungkapkan pada fase kedua dari Juli hingga November dilaksanakan pada 900 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi. Keenamnya yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
"Lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa dengan melibatkan masyarakat setempat. Posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan juga diaktifkan," ungkapnya.
Dia berharap agar, tim patroli yang sudah dibentuk di Kalbar bisa bekerja maksimal untuk menekan jumlah hotspot bahkan mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pada fase pertama dari Februari hingga Maret 2016 kegiatan patroli ini dilaksanakan di dua provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yakni Kalbar dan Riau," kata Direktur KKH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B Panjaitan saat melepas tim patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Barat, Rabu.
Raffles mengatakan Kementrian LH dan Kehutanan memilih dua provinsi tersebut dengan mempertimbangkan riwayat jumlah hotspot selama enam tahun terakhir, dimana jumlah titik api di Riau dan Kalbar menunjukkan kenaikan.
"Di Riau patroli dilaksanakan pada 60 desa yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2016," tuturnya.
Hal tersebut, tambah Raffles, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada 18 Januari lalu.
"Patroli terpadu ini merupakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini dan pemutakhiran data," kata Raffles.
Petugas patroli langsung turun ke tingkat tapak, serta mengedepankan sinergitas antarlembaga dan masyarakat tingkat desa. Dia juga menuturkan tim pelaksana patroli terpadu beranggotakan enam orang dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, aparat desa atau tokoh masyarakat setempat, serta unsur lembaga swadaya masyarakat dan wartawan. Setiap tim dilengkapi tiga sepeda motor, peralatan pemadaman dini, serta perlengkapan sosialisasi.
"Tim akan melakukan patroli dalam satu desa selama lima hari dan setiap lima hari akan dilakukan pergantian tim," katanya.
Raffles mengungkapkan pada fase kedua dari Juli hingga November dilaksanakan pada 900 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi. Keenamnya yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
"Lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa dengan melibatkan masyarakat setempat. Posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan juga diaktifkan," ungkapnya.
Dia berharap agar, tim patroli yang sudah dibentuk di Kalbar bisa bekerja maksimal untuk menekan jumlah hotspot bahkan mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016