Sekadau (Antara Kalbar) - Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Radius Effendy mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk jemput bola dalam mensukseskan program pembuatan kartu identitas anak yang akan dimulai tahun ini.
Kabupaten Sekadau merupakan daerah percontohan dalam pembuatannya di Provinsi Kalbar. "Adanya kartu identitas bagi anak dan Sekadau menjadi daerah percontohan, tentu perlu diapresiasi sebagai langkah perlindungan dan pemenuhan hak sebagai warga negara," kata Radius Effendy.
Menurut dia, agar program tersebut sukses, harus ada peran pemerintah kabupaten hingga tingkat kecamatan, dan desa berperan mensosialisasikan pendataan anak melalui KIA.
"Dengan begitu orang tua diharap memahami pentingnya identitas bagi anak-anak mereka," ungkap Radius Effendy.
Pemerintah melalui pihak-pihak terkait melakukan pendataan dengan mendatangi langsung ke rumah warga. Apalagi Kemendagri menargetkan bulan Maret mendatang rencana tersebut akan mulai berjalan, tentu petugas yang turun ke lapangan harus dipersiapkan.
"Kita sangat mengapresiasi bahwa kabupaten kita menjadi percontohan di propinsi kalbar, dan ini harus kita bayar dengan kinerja yang maksimal. Penting diperhatikan, program ini gratis dan jangan sampai ada terdengar pungutan liar dengan dalih biaya administrasi atau apapun alasannya. Tim yang dibentuk untuk turun ke lapangan harus dipastikan melakukan pendataan dengan baik dan benar," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Kabupaten Sekadau merupakan daerah percontohan dalam pembuatannya di Provinsi Kalbar. "Adanya kartu identitas bagi anak dan Sekadau menjadi daerah percontohan, tentu perlu diapresiasi sebagai langkah perlindungan dan pemenuhan hak sebagai warga negara," kata Radius Effendy.
Menurut dia, agar program tersebut sukses, harus ada peran pemerintah kabupaten hingga tingkat kecamatan, dan desa berperan mensosialisasikan pendataan anak melalui KIA.
"Dengan begitu orang tua diharap memahami pentingnya identitas bagi anak-anak mereka," ungkap Radius Effendy.
Pemerintah melalui pihak-pihak terkait melakukan pendataan dengan mendatangi langsung ke rumah warga. Apalagi Kemendagri menargetkan bulan Maret mendatang rencana tersebut akan mulai berjalan, tentu petugas yang turun ke lapangan harus dipersiapkan.
"Kita sangat mengapresiasi bahwa kabupaten kita menjadi percontohan di propinsi kalbar, dan ini harus kita bayar dengan kinerja yang maksimal. Penting diperhatikan, program ini gratis dan jangan sampai ada terdengar pungutan liar dengan dalih biaya administrasi atau apapun alasannya. Tim yang dibentuk untuk turun ke lapangan harus dipastikan melakukan pendataan dengan baik dan benar," pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016