Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengatakan sampai saat ini masih banyak persoalan pada sektor pembangunan kehutanan di Kalbar yang perlu dibenahi agar dapat memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
"Harus diakui, terdapat kontribusi positif pada beberapa aspek pembangunan kehutanan yang telah dilaksanakan, namun masih cukup banyak persoalan pembangunan kehutanan pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang berdampak multi dimensional," kata Zeet Hamdy Assovie saat membuka Forum SKPD Dinas Kehutanan Kalbar, di Pontianak, Rabu.
Untuk itu, lanjutnya, optimalisasi pembangunan kehutanan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan agenda yang harus diperjuangkan bersama.
"Ada beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan sumber daya hutan di Kalbar, karena regulasi yang kurang tepat sasaran dan tidak konsisten, kurangnya dukungan SDM, sarana dan prasarana dan pembiayaan, kebijakan di bidang kehutanan yang masih sentralistik," tuturnya.
Selain itu, lemahnya fungsi koordinasi dan pengawasan pada berbagai tingkatan serta kurangnya pelibatan peran Pemda dan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan Sumber daya hutan, menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan.
"Belum lagi, tidak jelasnya implementasi otonomi daerah pada sektor kehutanan," katanya.
Dia mengatakan, Provinsi Kalbar merupakan Provinsi terluas keempat di Indonesia dengan luas wilayah 14,68 juta hektare atau 7,53 persen dari luas Indonesia, atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Sementara luas kawasan hutan di Provinsi Kalbar sesuai Skep Menhut Nomor SK.733/Menhut-II/2014 adalah 8,39 juta hektare atau sekitar 56,65 persen dari luas wilayah Provinsi yang berfungsi sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 1,62 juta hektare atau 19,32 persen.
"Kenyataannya, eksistensi sumber daya hutan yang berlimpah, belum mampu memberikan kontribusi berarti terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat," jelasnya.
Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, secara akumulasi mengindikasikan bahwa telah terjadi distorsi dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masa lalu yang hanya mengedepankan aspek ekonomi secara korporasi dan kurangnya keberpihakan kepada kepentingan pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat lokal.
"Ke depan, kita harus berani melakukan upaya korektif dan terobosan baru dalam rangka memaksimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan mencakup aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara berkeadilan, berkerakyatan dan berkelanjutan," ujarnya.
(KR-RDO/F003)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Harus diakui, terdapat kontribusi positif pada beberapa aspek pembangunan kehutanan yang telah dilaksanakan, namun masih cukup banyak persoalan pembangunan kehutanan pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang berdampak multi dimensional," kata Zeet Hamdy Assovie saat membuka Forum SKPD Dinas Kehutanan Kalbar, di Pontianak, Rabu.
Untuk itu, lanjutnya, optimalisasi pembangunan kehutanan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan agenda yang harus diperjuangkan bersama.
"Ada beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan sumber daya hutan di Kalbar, karena regulasi yang kurang tepat sasaran dan tidak konsisten, kurangnya dukungan SDM, sarana dan prasarana dan pembiayaan, kebijakan di bidang kehutanan yang masih sentralistik," tuturnya.
Selain itu, lemahnya fungsi koordinasi dan pengawasan pada berbagai tingkatan serta kurangnya pelibatan peran Pemda dan kelembagaan masyarakat lokal dalam pengelolaan Sumber daya hutan, menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan.
"Belum lagi, tidak jelasnya implementasi otonomi daerah pada sektor kehutanan," katanya.
Dia mengatakan, Provinsi Kalbar merupakan Provinsi terluas keempat di Indonesia dengan luas wilayah 14,68 juta hektare atau 7,53 persen dari luas Indonesia, atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Sementara luas kawasan hutan di Provinsi Kalbar sesuai Skep Menhut Nomor SK.733/Menhut-II/2014 adalah 8,39 juta hektare atau sekitar 56,65 persen dari luas wilayah Provinsi yang berfungsi sebagai kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 1,62 juta hektare atau 19,32 persen.
"Kenyataannya, eksistensi sumber daya hutan yang berlimpah, belum mampu memberikan kontribusi berarti terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat," jelasnya.
Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, secara akumulasi mengindikasikan bahwa telah terjadi distorsi dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masa lalu yang hanya mengedepankan aspek ekonomi secara korporasi dan kurangnya keberpihakan kepada kepentingan pemerintah daerah maupun komunitas masyarakat lokal.
"Ke depan, kita harus berani melakukan upaya korektif dan terobosan baru dalam rangka memaksimalkan fungsi dan manfaat sumber daya hutan mencakup aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara berkeadilan, berkerakyatan dan berkelanjutan," ujarnya.
(KR-RDO/F003)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016