Jakarta, (Antara Kalbar) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan harga
bahan bakar minyak (BBM) memang pantas untuk diturunkan dari beberapa
waktu lalu tetapi dirinya juga memahami mengapa pemerintah berhati-hati
dalam menetapkannya.
"Menurut saya harga BBM sudah memang pantas diturunkan dan saya masih berharap agar masih bisa diturunkan lagi sebab harga minyak mentah dunia sedang turun," kata Mahyudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Mahyudin, banyak masyarakat yang menganggap keputusan pemerintah agak telat, tapi hal itu dinilai bisa dimaklumi karena keputusan pemerintah diambil dengan sangat hati-hati mempertimbangkan semua aspek.
"Saya maklum pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan, semua dikaji secara mendalam," katanya dan menambahkan, hal terpenting keputusan yang terbaik untuk keseluruhan rakyat.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kecilnya harga penurunan BBM dan menilai adanya tidak transparansi dalam tata kelola dan penentuan harga BBM.
"Saat harga minyak dunia naik, pemerintah mengeluh karena harus menambah subsidi minyak dengan standar dunia. Namun, saat harga minyak dunia turun, pemerintah kesulitan untuk menurunkan sesuai harga dunia," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam rilis.
Tingginya harga BBM saat ini, menurut Iskan, karena adanya kebijakan pengelolaan energi yang salah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.
Kebijakan itu antara lain adanya pemberlakuan pajak daerah yang berbeda, memaksa harga BBM cenderung tinggi di beberapa wilayah, serta biaya logistik yang tidak efisien di hilir.
Selain itu, lanjutnya, tidak terintegrasinya sistem pengelolaan antara energi minyak bumi, gas, dan transportasi. "Pengelolaan BBM, gas, dan transportasi masing-masing jalan sendiri. Belum lagi, masing-masing ada kepentingan yang membuat pengelolaan energi makin buruk," ujarnya.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah ingin agar harga bahan bakar minyak di dalam negeri tidak fluktuatif untuk melindungi rakyat kecil yang selalu menjadi korban naiknya harga BBM, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
"Jadi, meskipun harga jual di atas harga keekonomian yang penting stabil lebih lama. Memang ada margin akibat harga di atas keekonomian, tetapi itu untuk cadangan jika sewaktu-waktu harga minyak melonjak," katanya di sela-sela kunjungan ke PLTGU Gresik, Jawa Timur, Kamis (31/3).
Menurut Menteri, dana akibat margin itu akan diaudit sehingga tetap diawasi untuk kestabilan harga BBM di dalam negeri.
Sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar subsidi sebesar Rp500 per liter mulai 1 April 2016 pukul 00.00 WIB.
"Kami putuskan harga premium turun dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 per liter atau turun Rp500 per liter. Solar juga turun Rp500 dari Rp5.650 menjadi Rp5.150 per liter. Sedang, minyak tanah tetap," kata Menteri ESDM Sudirman Said usai rapat terbatas tentang penetapan harga BBM di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut dia, pemerintah secara periodik yakni setiap tiga bulan sekali akan mengevaluasi harga BBM.Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Menurut saya harga BBM sudah memang pantas diturunkan dan saya masih berharap agar masih bisa diturunkan lagi sebab harga minyak mentah dunia sedang turun," kata Mahyudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Mahyudin, banyak masyarakat yang menganggap keputusan pemerintah agak telat, tapi hal itu dinilai bisa dimaklumi karena keputusan pemerintah diambil dengan sangat hati-hati mempertimbangkan semua aspek.
"Saya maklum pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan, semua dikaji secara mendalam," katanya dan menambahkan, hal terpenting keputusan yang terbaik untuk keseluruhan rakyat.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kecilnya harga penurunan BBM dan menilai adanya tidak transparansi dalam tata kelola dan penentuan harga BBM.
"Saat harga minyak dunia naik, pemerintah mengeluh karena harus menambah subsidi minyak dengan standar dunia. Namun, saat harga minyak dunia turun, pemerintah kesulitan untuk menurunkan sesuai harga dunia," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam rilis.
Tingginya harga BBM saat ini, menurut Iskan, karena adanya kebijakan pengelolaan energi yang salah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.
Kebijakan itu antara lain adanya pemberlakuan pajak daerah yang berbeda, memaksa harga BBM cenderung tinggi di beberapa wilayah, serta biaya logistik yang tidak efisien di hilir.
Selain itu, lanjutnya, tidak terintegrasinya sistem pengelolaan antara energi minyak bumi, gas, dan transportasi. "Pengelolaan BBM, gas, dan transportasi masing-masing jalan sendiri. Belum lagi, masing-masing ada kepentingan yang membuat pengelolaan energi makin buruk," ujarnya.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah ingin agar harga bahan bakar minyak di dalam negeri tidak fluktuatif untuk melindungi rakyat kecil yang selalu menjadi korban naiknya harga BBM, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
"Jadi, meskipun harga jual di atas harga keekonomian yang penting stabil lebih lama. Memang ada margin akibat harga di atas keekonomian, tetapi itu untuk cadangan jika sewaktu-waktu harga minyak melonjak," katanya di sela-sela kunjungan ke PLTGU Gresik, Jawa Timur, Kamis (31/3).
Menurut Menteri, dana akibat margin itu akan diaudit sehingga tetap diawasi untuk kestabilan harga BBM di dalam negeri.
Sebelumnya, Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar subsidi sebesar Rp500 per liter mulai 1 April 2016 pukul 00.00 WIB.
"Kami putuskan harga premium turun dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 per liter atau turun Rp500 per liter. Solar juga turun Rp500 dari Rp5.650 menjadi Rp5.150 per liter. Sedang, minyak tanah tetap," kata Menteri ESDM Sudirman Said usai rapat terbatas tentang penetapan harga BBM di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut dia, pemerintah secara periodik yakni setiap tiga bulan sekali akan mengevaluasi harga BBM.Budi Suyanto
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016