Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Asep Ruswandi optimistis jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan disalurkan pada tahun ini tumbuh dan jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
"Melalui KUR ini pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM dengan suku bunga yang relatif terjangkau serta cakupan usaha yang lebih luas. Kita optimis ini ada peningkatan dalam pembiayaan dari perbankan yang telah ditunjuk," katanya di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, untuk meningkatkan penyerapan KUR tersebut agar lebih merata, pihaknya akan memfasilitasi supaya lebih banyak bank maupun Industri Keuangan Nonbank yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR. Pihaknya berharap pelaksanaan KUR yang bertanggungjawab akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam mendorong program penyaluran KUR kami akan senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka perbaikan manajemen risiko kredit pada bank-bank yang berada di bawah kewenangan pengawasan OJK Kalbar. Melengkapi upaya tadi, mari kita bersama-sama membangun kapasitas kelembagaan, bisnis model, produk dan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pengembangan UMKM dan pengusaha pemula dimaksud," tuturnya.
Dijelaskan Asep, pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya penyaluran kredit UMKM tumbuh sebesar 9,42 persen atau setara Rp1,27 triliun.
Menurutnya peningkatan nominal kredit UMKM disertai dengan peningkatan kredit yang bermasalah tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang cenderung meningkat, sampai dengan posisi triwulan IV tahun 2015 tercatat sebesar 3,22 persen.
Sehingga menurutnya untuk mengantisipasi dari kecenderungan penurunan kualitas kredit UMKM dimaksud OJK telah mengeluarkan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
"Dengan menurunkan bobot risiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus BUMD turunkan menjadi sebesar 50 persen sepanjang memenuhi persyaratan yaitu diberikan kepada usaha yang tergolong UMKM," katanya.
Dipaparkanya untuk porsi penyaluran kredit berdasarkan tipe usaha yang dibiayai untuk tahun 2015 lalu di Kalbar yaitu untuk kredit menengah yaitu sebesar Rp6,50 triliun dengan share 44,17 persen, kredit kecil yaitu sebesar Rp5,3 triliun dengan share 36,04 persen dan kredit mikro sebesar Rp2,9 triliun dengan 19,78 persen.
Sementara untuk penyumbang terbesar rasio NPL yaitu dari sektor pertambangan yaitu sebesar 7,58 persen.
"NPL tinggi di pertambangan ini diakibatkan melemahnya perdagangan biji bauksit, dan usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir. Beberapa sektor juga memiliki rasio NPL yang melewati batas aman yaitu pada sektor bangunan dan sektor pengangkutan yang masing-masing 7,34 persen dan 6,1 persen," tuturnya.
Diungkapkannya juga terkait kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor UMKM sendiri tersebut didorong oleh akselerasi pertumbuhan kredit usaha menengah dan kredit usaha mikro dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 11,9 persen dan 11,42 persen.
Sementara itu kredit usaha kecil pada triwulan berjalan memberikan andil negatif sebesar -3,9 persen. Kemudian penyaluran yang ada di tahun 2015 dari sisi jenis penggunaan, mayoritas kredit UMKM disalurkan untuk modal kerja sebesar Rp7,9 triliun. Sisanya untuk investasi sebesar Rp5,79 triliun.
"Dengan kontribusi UMKM sebesar 60 persen dari PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, upaya ini juga akan mendorong peningkatan basis produksi di dalam negeri. Berdasarkan pengalaman masa lalu, membuka akses keuangan bagi mereka bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan, oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas UMKM dan pengusaha pemula melalui berbagai program pendampingan," kata Asep.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Melalui KUR ini pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM dengan suku bunga yang relatif terjangkau serta cakupan usaha yang lebih luas. Kita optimis ini ada peningkatan dalam pembiayaan dari perbankan yang telah ditunjuk," katanya di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, untuk meningkatkan penyerapan KUR tersebut agar lebih merata, pihaknya akan memfasilitasi supaya lebih banyak bank maupun Industri Keuangan Nonbank yang memenuhi syarat untuk menyalurkan KUR. Pihaknya berharap pelaksanaan KUR yang bertanggungjawab akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam mendorong program penyaluran KUR kami akan senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka perbaikan manajemen risiko kredit pada bank-bank yang berada di bawah kewenangan pengawasan OJK Kalbar. Melengkapi upaya tadi, mari kita bersama-sama membangun kapasitas kelembagaan, bisnis model, produk dan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pengembangan UMKM dan pengusaha pemula dimaksud," tuturnya.
Dijelaskan Asep, pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya penyaluran kredit UMKM tumbuh sebesar 9,42 persen atau setara Rp1,27 triliun.
Menurutnya peningkatan nominal kredit UMKM disertai dengan peningkatan kredit yang bermasalah tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang cenderung meningkat, sampai dengan posisi triwulan IV tahun 2015 tercatat sebesar 3,22 persen.
Sehingga menurutnya untuk mengantisipasi dari kecenderungan penurunan kualitas kredit UMKM dimaksud OJK telah mengeluarkan kebijakan yang countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
"Dengan menurunkan bobot risiko kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjamin atau asuransi kredit berstatus BUMD turunkan menjadi sebesar 50 persen sepanjang memenuhi persyaratan yaitu diberikan kepada usaha yang tergolong UMKM," katanya.
Dipaparkanya untuk porsi penyaluran kredit berdasarkan tipe usaha yang dibiayai untuk tahun 2015 lalu di Kalbar yaitu untuk kredit menengah yaitu sebesar Rp6,50 triliun dengan share 44,17 persen, kredit kecil yaitu sebesar Rp5,3 triliun dengan share 36,04 persen dan kredit mikro sebesar Rp2,9 triliun dengan 19,78 persen.
Sementara untuk penyumbang terbesar rasio NPL yaitu dari sektor pertambangan yaitu sebesar 7,58 persen.
"NPL tinggi di pertambangan ini diakibatkan melemahnya perdagangan biji bauksit, dan usaha penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir. Beberapa sektor juga memiliki rasio NPL yang melewati batas aman yaitu pada sektor bangunan dan sektor pengangkutan yang masing-masing 7,34 persen dan 6,1 persen," tuturnya.
Diungkapkannya juga terkait kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor UMKM sendiri tersebut didorong oleh akselerasi pertumbuhan kredit usaha menengah dan kredit usaha mikro dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 11,9 persen dan 11,42 persen.
Sementara itu kredit usaha kecil pada triwulan berjalan memberikan andil negatif sebesar -3,9 persen. Kemudian penyaluran yang ada di tahun 2015 dari sisi jenis penggunaan, mayoritas kredit UMKM disalurkan untuk modal kerja sebesar Rp7,9 triliun. Sisanya untuk investasi sebesar Rp5,79 triliun.
"Dengan kontribusi UMKM sebesar 60 persen dari PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, upaya ini juga akan mendorong peningkatan basis produksi di dalam negeri. Berdasarkan pengalaman masa lalu, membuka akses keuangan bagi mereka bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan, oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas UMKM dan pengusaha pemula melalui berbagai program pendampingan," kata Asep.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016