Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2017 mendatang melalui rapat pra Musrenbang.
"Rapat pra Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan yang diterjemahkan dalam Renja SKPD sebagai bahan masukan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, yang mengejawantahkan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018," kata Kepala Bappeda Kalbar, Ahi di Pontianak.
Pada rapat itu juga dilakukan pemilahan sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi maupun APBN yang akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional.
"Melalui kesempatan ini kita melakukan koordinasi pembangunan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar, sehingga apa yang telah dirumuskan pada Musrenbang tingkat kabupaten/kota bisa kita rangkum bersama dan diusulkan pada Musrenbang Nasional nanti," tuturnya.
Ahi mengatakan, penyusunan RKPD provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yang memasuki tahap pengembangan, menuju hilirisasi industri.
Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD 2013-2018, terhadap empat indikator makro pembangunan yaitu, peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), penurunan prosentase jumlah penduduk miskin, penurunan prosentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
"Keempat hal itu perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari kita bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan," katanya.
Dalam hal peningkatan IPM, lanjut Ahie, realisasi sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan data IPM tahun 2014 dengan metode baru adalah 64,89 poin.
Berdasarkan metode perhitungan baru tersebut dari tahun 2010 sampai 2014 peningkatan IPM Kalimantan Barat berada pada urutan ke empat, sehingga Kalimantan Barat dikategorikan sebagai "Top Movers" oleh Bappenas dan BPS. Dan untuk tahun 2017 IPM Kalimantan Barat diharapkan dapat mencapai 65,80 poin.
Sedangkan dalam hal Laju Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2015 adalah sebesar 4,81 persen melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,03 persen, sedangkan untuk tahun 2017 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat sesuai dengan kondisi perekonomian dan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka ditargetkan paling tidak dapat dapat tumbuh sekitar 4,97 persen.
"Pada Angka kemiskinan, pada tahun 2015 penduduk miskin Kalimantan Barat adalah sebesar 8,44 persen. Diharapkan agar pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Barat mampu menurun menjadi 8,24 persen dan terakhir untuk kondisi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat sebesar 5,14 persen," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Rapat pra Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan yang diterjemahkan dalam Renja SKPD sebagai bahan masukan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, yang mengejawantahkan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018," kata Kepala Bappeda Kalbar, Ahi di Pontianak.
Pada rapat itu juga dilakukan pemilahan sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi maupun APBN yang akan diusulkan dalam Musrenbang Nasional.
"Melalui kesempatan ini kita melakukan koordinasi pembangunan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar, sehingga apa yang telah dirumuskan pada Musrenbang tingkat kabupaten/kota bisa kita rangkum bersama dan diusulkan pada Musrenbang Nasional nanti," tuturnya.
Ahi mengatakan, penyusunan RKPD provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yang memasuki tahap pengembangan, menuju hilirisasi industri.
Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD 2013-2018, terhadap empat indikator makro pembangunan yaitu, peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), penurunan prosentase jumlah penduduk miskin, penurunan prosentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
"Keempat hal itu perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari kita bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan," katanya.
Dalam hal peningkatan IPM, lanjut Ahie, realisasi sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan data IPM tahun 2014 dengan metode baru adalah 64,89 poin.
Berdasarkan metode perhitungan baru tersebut dari tahun 2010 sampai 2014 peningkatan IPM Kalimantan Barat berada pada urutan ke empat, sehingga Kalimantan Barat dikategorikan sebagai "Top Movers" oleh Bappenas dan BPS. Dan untuk tahun 2017 IPM Kalimantan Barat diharapkan dapat mencapai 65,80 poin.
Sedangkan dalam hal Laju Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2015 adalah sebesar 4,81 persen melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 5,03 persen, sedangkan untuk tahun 2017 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat sesuai dengan kondisi perekonomian dan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka ditargetkan paling tidak dapat dapat tumbuh sekitar 4,97 persen.
"Pada Angka kemiskinan, pada tahun 2015 penduduk miskin Kalimantan Barat adalah sebesar 8,44 persen. Diharapkan agar pada tahun 2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Barat mampu menurun menjadi 8,24 persen dan terakhir untuk kondisi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat sebesar 5,14 persen," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016