Ngabang (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Landak melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan terus melakukan pengawasan terhadap kemungkinan kembalinya eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Kalimantan Barat.
"Seperti pengalaman sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan. Kami akan terus koordinasi dengan RT/RW dan kepala desa dalam pemantauan. Sejauh ini di Landak aman pasca pemulangan 13 KK eks Gafatar pada Februari lalu," tegas Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kantor Kesbangpol Landak Marjani dikonfirmasi, Jumat (29/4).
Menurutnya, adanya informasi melalui pemberitaan di media massa atas pernyataan Kajati Kalbar terkait akan ada eks Gafatar akan kembali ke Kalbar, menjadi informasi penting agar bisa koordinasi lebih intensif.
"Kami berharap di tingkat provinsi dan pusat agar memberikan perintah atau intruksi yang jelas dan tegas agar kami ada langkah dalam pemantauan di lapangan," kata Marjani.
Sehingga, lanjut Marjani yang juga mantan Kades Mungguk ini, jangan seperti kejadian Gafatar tahun sebelumnya, pihak Pemkab Landak hanya dapat intruksi agar mengawasi ormas Gafatar yang ditemukan di Landak. Tapi buntutnya, akhirnya menjadi polemik besar.
"Jadi, untuk sementara ini kami sudah cek di lapangan belum ada kedatangan eks Gafarar, baik yang datang secara pribadi maupun kelompok," tandas Marjani.
Seperti diketahui, kelompok Gafatar pernah masuk di Kabupaten Landak sebanyak 13 KK dan sudah dipulangkan bersama eks Gafatar dari daerah lain di Kalbar pada Februari lalu. Penduduk Gafatar di Landak sempat bermukim di Selojeng Desa Hilir Kantor dan di Tubang Raeng menggarap kebun PKK Kabupaten Landak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Seperti pengalaman sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan. Kami akan terus koordinasi dengan RT/RW dan kepala desa dalam pemantauan. Sejauh ini di Landak aman pasca pemulangan 13 KK eks Gafatar pada Februari lalu," tegas Kasi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Kantor Kesbangpol Landak Marjani dikonfirmasi, Jumat (29/4).
Menurutnya, adanya informasi melalui pemberitaan di media massa atas pernyataan Kajati Kalbar terkait akan ada eks Gafatar akan kembali ke Kalbar, menjadi informasi penting agar bisa koordinasi lebih intensif.
"Kami berharap di tingkat provinsi dan pusat agar memberikan perintah atau intruksi yang jelas dan tegas agar kami ada langkah dalam pemantauan di lapangan," kata Marjani.
Sehingga, lanjut Marjani yang juga mantan Kades Mungguk ini, jangan seperti kejadian Gafatar tahun sebelumnya, pihak Pemkab Landak hanya dapat intruksi agar mengawasi ormas Gafatar yang ditemukan di Landak. Tapi buntutnya, akhirnya menjadi polemik besar.
"Jadi, untuk sementara ini kami sudah cek di lapangan belum ada kedatangan eks Gafarar, baik yang datang secara pribadi maupun kelompok," tandas Marjani.
Seperti diketahui, kelompok Gafatar pernah masuk di Kabupaten Landak sebanyak 13 KK dan sudah dipulangkan bersama eks Gafatar dari daerah lain di Kalbar pada Februari lalu. Penduduk Gafatar di Landak sempat bermukim di Selojeng Desa Hilir Kantor dan di Tubang Raeng menggarap kebun PKK Kabupaten Landak.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016