Singkawang (Antara Kalbar) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Singkawang menyatakan permasalahan tapal batas di objek wisata Batu Belimbing saat ini memang harus segera diselesaikan, untuk memaksimalkan potensi wisata disana.
"Kawasan wisata Batu Belimbing memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun belum bisa digali secara maksimal, karena permasalahan tapal batas yang terjadi disana," kata Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Singkawang, Muslimin di Singkawang, Kamis.
Dia menyebutkan, luasan yang ada di Batu Belimbing ada sekitar 8,3 hektar. Sebelum obyek wisata itu diberdayakan, pihaknya akan melakukan pengukuran ulang guna memastikan batas-batas tanah.
"Sudah kita ajukan ke BPN untuk dilakukan pengukuran ulang. Namun sampai saat ini belum bisa dilakukan, mungkin dikarenakan banyaknya persil yang kita ajukan untuk pengukuran ulang, kalau tidak salah ada 53 persil," tuturnya.
Dan sepertinya, lanjut Muslimin, ada kendala teknis di BPN termasuk petugas-petugas pengukur di lapangan.
Sebenarnya, kata Muslimin, dengan bukti sertifikat saja sudah jelas, namun untuk memastikannya tentunya harus diukur ulang dengan menggunakan metode GPS.
"Jadi meskipun patoknya sudah hilang, akan tetap ketahuan kalau menggunakan GPS," ungkapnya.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Singkawang, Dwi Putra Sumarna, sebelumnya mengatakan sebenarnya bantuan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk penataan kawasan Batu Belimbing dari dana tugas perbantuan sebesar Rp1 miliar sudah keluar pada tahun 2015.
Namun, dikarenakan batas tanah belum ada kejelasan, sehingga dana bantuan tersebut terpaksa dikembalikan ke kas negara.
Hal itu dikarenakan, ada sebagian tanah yang merupakan milik Pemkot, dan sebagiannya lagi merupakan milik orang lain (warga).
Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Bagong ini, meminta kepada DPPKA untuk menetapkan batas-batasnya sampai dimana. Sehingga, sewaktu penataan kawasan Batu Belimbing kelak, tidak menimbulkan permasalahan dengan warga.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kawasan wisata Batu Belimbing memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun belum bisa digali secara maksimal, karena permasalahan tapal batas yang terjadi disana," kata Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Singkawang, Muslimin di Singkawang, Kamis.
Dia menyebutkan, luasan yang ada di Batu Belimbing ada sekitar 8,3 hektar. Sebelum obyek wisata itu diberdayakan, pihaknya akan melakukan pengukuran ulang guna memastikan batas-batas tanah.
"Sudah kita ajukan ke BPN untuk dilakukan pengukuran ulang. Namun sampai saat ini belum bisa dilakukan, mungkin dikarenakan banyaknya persil yang kita ajukan untuk pengukuran ulang, kalau tidak salah ada 53 persil," tuturnya.
Dan sepertinya, lanjut Muslimin, ada kendala teknis di BPN termasuk petugas-petugas pengukur di lapangan.
Sebenarnya, kata Muslimin, dengan bukti sertifikat saja sudah jelas, namun untuk memastikannya tentunya harus diukur ulang dengan menggunakan metode GPS.
"Jadi meskipun patoknya sudah hilang, akan tetap ketahuan kalau menggunakan GPS," ungkapnya.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Singkawang, Dwi Putra Sumarna, sebelumnya mengatakan sebenarnya bantuan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk penataan kawasan Batu Belimbing dari dana tugas perbantuan sebesar Rp1 miliar sudah keluar pada tahun 2015.
Namun, dikarenakan batas tanah belum ada kejelasan, sehingga dana bantuan tersebut terpaksa dikembalikan ke kas negara.
Hal itu dikarenakan, ada sebagian tanah yang merupakan milik Pemkot, dan sebagiannya lagi merupakan milik orang lain (warga).
Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Bagong ini, meminta kepada DPPKA untuk menetapkan batas-batasnya sampai dimana. Sehingga, sewaktu penataan kawasan Batu Belimbing kelak, tidak menimbulkan permasalahan dengan warga.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016