Sekadau (Antara Kalbar)- Pemkab Sekadau untuk keempat kalinya mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Kalbar seiring hasil evaluasi atas laporan keuangan tahun 2015.
Pemkab Sekadau menyandang predikat WTP sejak tahun 2012 hingga 2015 secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Sekadau yang meraih WTP itu diserahkan di Kantor BPK beberapa hari lalu.
Laporan keuangan diserahkan oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius didampingi Kepala Inspektorat, Rasihan, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau.
Bupati Sekadau Rupinus menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada penyelenggara pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas.
"Penghargaan ini harus menjadi motivasi, terlebih Sekadau telah mendapatkan WTP empat kali berturut-turut," ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon mengatakan mendapatkan opini WTP berkat sinergisitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.
"Keberhasilan Pemkab Sekadau mendapatkan WTP karena adanya disiplin dalam mengelola keuangan yang baik dan akrual," jelasnya.
Ditambahkan, untuk tahun 2016 ini merupakan kali pertama pemeriksaan dilaksanakan bukan hanya oleh BPK-RI saja. Namun, juga dilaksanakan oleh akuntan publik.
"Kita ucapkan terima kasih atas peran serta pimpinan SKPD dan jajarannya yang benar-benar melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan berbasis akrual," ujarnya.
Atas keberhasilan itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau berjanji akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola keuangan diberbagai bidang.
Terlebih, Sekadau telah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015.
"Kiat-kiat mendapatkan WTP secara teknis, yakni peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus. Lalu koordinasi dan komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari pimpinan daerah. Tak lupa juga dukungan dari masyarakat secara moril," ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau, F Iwan Karantika.
Disamping itu kata Iwan, dari pihak legislatif juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan APBD setiap tahunnya, sehingga berjalan sesuai aturan.
"Untuk tahun ini Kabupaten Sekadau berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, sebab diperiksa langsung oleh akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan di tahun 2015. Dan satu-satunya yang menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014," paparnya.
Dijelaskan, kedepan pihaknya akan memperbaiki, terutama dalam perlakuan akutansi. "Kami akan membangun sistem layanan aduan dari masyarakat, terutama pelaporan dana hibah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Pemkab Sekadau menyandang predikat WTP sejak tahun 2012 hingga 2015 secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Sekadau yang meraih WTP itu diserahkan di Kantor BPK beberapa hari lalu.
Laporan keuangan diserahkan oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius didampingi Kepala Inspektorat, Rasihan, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau.
Bupati Sekadau Rupinus menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada penyelenggara pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas.
"Penghargaan ini harus menjadi motivasi, terlebih Sekadau telah mendapatkan WTP empat kali berturut-turut," ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon mengatakan mendapatkan opini WTP berkat sinergisitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan.
"Keberhasilan Pemkab Sekadau mendapatkan WTP karena adanya disiplin dalam mengelola keuangan yang baik dan akrual," jelasnya.
Ditambahkan, untuk tahun 2016 ini merupakan kali pertama pemeriksaan dilaksanakan bukan hanya oleh BPK-RI saja. Namun, juga dilaksanakan oleh akuntan publik.
"Kita ucapkan terima kasih atas peran serta pimpinan SKPD dan jajarannya yang benar-benar melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik dan berbasis akrual," ujarnya.
Atas keberhasilan itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau berjanji akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola keuangan diberbagai bidang.
Terlebih, Sekadau telah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015.
"Kiat-kiat mendapatkan WTP secara teknis, yakni peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus. Lalu koordinasi dan komitmen seluruh SKPD serta dukungan dari pimpinan daerah. Tak lupa juga dukungan dari masyarakat secara moril," ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau, F Iwan Karantika.
Disamping itu kata Iwan, dari pihak legislatif juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan APBD setiap tahunnya, sehingga berjalan sesuai aturan.
"Untuk tahun ini Kabupaten Sekadau berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, sebab diperiksa langsung oleh akuntan publik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan di tahun 2015. Dan satu-satunya yang menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2014," paparnya.
Dijelaskan, kedepan pihaknya akan memperbaiki, terutama dalam perlakuan akutansi. "Kami akan membangun sistem layanan aduan dari masyarakat, terutama pelaporan dana hibah," ujarnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016