Pontianak (Antara Kalbar) - Sekitar 90 sopir tangki Terminal BBM Pertamina Pontianak, Senin, melakukan mogok kerja, dan melakukan aksi unjuk rasa damai guna menuntut pihak perusahaan PT Elnusa Petrofin tempat mereka bekerja memperhatikan nasibnya.
"Kami minta pihak perusahaan Elnusa Petrofin mencari pengganti pimpinan perusahaan dari sebelumnya, saudara Rahmat kepada yang lain, agar dicarikan pemimpin yang bijaksana, supaya bisa berampak positif terhadap karyawan dan sopir," kata Korlap Aksi, Alfian seusai melakukan orasinya di depan Kantor DPRD Kota Pontianak.
Ia menjelaskan, aksi mogok kerja dan unjuk rasa tersebut mereka lakukan, karena kesal kepada pihak manajemen PT Elnusa Petrofin dan juga kepada pihak Pertamina.
Dalam aksinya, puluhan sopir tersebut, menuntut tiga hal, yaitu mereka meminta agar pemimpin yang memimpin di PT Elnusa Petrofin agar dicarikan pemimpin yang bijaksana, sehingga bisa berdampak positif terhadap karyawan khususnya para sopir tangki BBM.
Kemudian, mereka meminta pihak perusahaan agar meninjau kembali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti aturan yang bertentangan antara perusahaan dengan Pertamina.
Dan, yang ketiga, yakni meminta agar hak-hak para sopir tangki BBM dipenuhi oleh pihak perusahaan, yang menurut Alfian tidak dipenuhi karena ketidaktahuan mereka terhadap UU Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyatakan pihaknya siap memfasilitasi atau semacam mediasi antara pihak sopir dengan perusahaan dan pihak Pertamina dalam mengatasi apa yang menjadi keluhan dari sopir tersebut.
"Yang jelas tuntutan mereka akan segera kita respon, mungkin sore ini, kami akan memanggil pihak yang bersangkutan. Saya juga berharap, permasalahan ini segera diselesaikan, agar tidak berdampak kepada masyarakat," katanya.
Menanggapi, saat ini pihak TNI yang menggantikan peran sopir yang mogok kerja dalam mengoprasikan mobil tangki tersebut, Satarudin mengatakan, apa yang dilakukan adalah hal darurat, sehingga digantikan sementara oleh TNI.
"Setelah ada titik temu, mereka (sopir) nantinya akan segera bekerja seperti bisa dalam melaksanakan distribusi BBM ke SPBU-SPBU," katanya.
Sementara itu, Communication and Relation MOR VI Pertamina Kalimantan, Bagja Mahendra menyatakan, pihaknya untuk sementara waktu telah bekerjasama dengan pihak TNI dalam membantu menyalur BBM kepada SPBU-SPBU dalam mengatasi puluhan sopir tangki BBM PT Elnusa Petrofin yang mogok kerja.
"Untuk sementara, kami bekerjasama dengan pihak TNI dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Pontianak dan sekitarnya agar tidak terganggu dalam mengatasi mogok kerja yang dilakukan oleh puluhan sopir tangki," katanya.
Ia menjelaskan, demo dari sopir tangki tersebut, terkait salah satu rekannya yang ditindak tegas, setelah terbukti melakukan penyelewengan BBM.
Atas aksi mogok kerja puluhan sopir tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir, karena pihak Pertamina telah bekerjasama dengan pihak TNI dalam menyalurkan BBM ke sejumlah SPBU-SPBU.
"Terkait tuntutan silakan saja berproses, aturan perusahaan sudah jelas, penyelewengan BBM sudah kategori pelanggaran berat," ungkapnya.
(U.A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kami minta pihak perusahaan Elnusa Petrofin mencari pengganti pimpinan perusahaan dari sebelumnya, saudara Rahmat kepada yang lain, agar dicarikan pemimpin yang bijaksana, supaya bisa berampak positif terhadap karyawan dan sopir," kata Korlap Aksi, Alfian seusai melakukan orasinya di depan Kantor DPRD Kota Pontianak.
Ia menjelaskan, aksi mogok kerja dan unjuk rasa tersebut mereka lakukan, karena kesal kepada pihak manajemen PT Elnusa Petrofin dan juga kepada pihak Pertamina.
Dalam aksinya, puluhan sopir tersebut, menuntut tiga hal, yaitu mereka meminta agar pemimpin yang memimpin di PT Elnusa Petrofin agar dicarikan pemimpin yang bijaksana, sehingga bisa berdampak positif terhadap karyawan khususnya para sopir tangki BBM.
Kemudian, mereka meminta pihak perusahaan agar meninjau kembali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti aturan yang bertentangan antara perusahaan dengan Pertamina.
Dan, yang ketiga, yakni meminta agar hak-hak para sopir tangki BBM dipenuhi oleh pihak perusahaan, yang menurut Alfian tidak dipenuhi karena ketidaktahuan mereka terhadap UU Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyatakan pihaknya siap memfasilitasi atau semacam mediasi antara pihak sopir dengan perusahaan dan pihak Pertamina dalam mengatasi apa yang menjadi keluhan dari sopir tersebut.
"Yang jelas tuntutan mereka akan segera kita respon, mungkin sore ini, kami akan memanggil pihak yang bersangkutan. Saya juga berharap, permasalahan ini segera diselesaikan, agar tidak berdampak kepada masyarakat," katanya.
Menanggapi, saat ini pihak TNI yang menggantikan peran sopir yang mogok kerja dalam mengoprasikan mobil tangki tersebut, Satarudin mengatakan, apa yang dilakukan adalah hal darurat, sehingga digantikan sementara oleh TNI.
"Setelah ada titik temu, mereka (sopir) nantinya akan segera bekerja seperti bisa dalam melaksanakan distribusi BBM ke SPBU-SPBU," katanya.
Sementara itu, Communication and Relation MOR VI Pertamina Kalimantan, Bagja Mahendra menyatakan, pihaknya untuk sementara waktu telah bekerjasama dengan pihak TNI dalam membantu menyalur BBM kepada SPBU-SPBU dalam mengatasi puluhan sopir tangki BBM PT Elnusa Petrofin yang mogok kerja.
"Untuk sementara, kami bekerjasama dengan pihak TNI dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Pontianak dan sekitarnya agar tidak terganggu dalam mengatasi mogok kerja yang dilakukan oleh puluhan sopir tangki," katanya.
Ia menjelaskan, demo dari sopir tangki tersebut, terkait salah satu rekannya yang ditindak tegas, setelah terbukti melakukan penyelewengan BBM.
Atas aksi mogok kerja puluhan sopir tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir, karena pihak Pertamina telah bekerjasama dengan pihak TNI dalam menyalurkan BBM ke sejumlah SPBU-SPBU.
"Terkait tuntutan silakan saja berproses, aturan perusahaan sudah jelas, penyelewengan BBM sudah kategori pelanggaran berat," ungkapnya.
(U.A057/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016