Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Sambas memberikan perhatian serius pada sektor pelayanan dasar masyarakat, khususnya pada masalah pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak ada lagi yang bekerja di Malaysia secara ilegal.
"Pertumbuhan ekonomi Sambas rendah dari provinsi yakni 4,78 persen. Sedangkan Provinsi Kalbar 4,81 persen dan lapangan usaha masih ditopang sektor primer yakni pertanian," kata Cornelis, saat menghadiri kegiatan Musrenbang Kabupaten Sambas, Selasa.
Cornelis berusaha untuk mewujudkan bagaimana perbatasan Aruk bisa menjadi beranda negara, dengan mendukung anggaran baik dari provinsi maupun dari APBN.
Menurutnya, jika tingkat pendidikan di Sambas dapat ditingkatkan, maka akan menekan kasus-kasus ilegal seperti perdagangan manusia dan lain sebagainya.
Dirinya juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sambas agar dalam pelaporan keuangan ke kedepan bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI.
"Untuk itu Bupati yang sekarang supaya dapat bekerjasama dengan legislatif dan menyusun program yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan kesehatan infrastruktur dan hendaknya RPJMD harus sinkron dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN," tuturnya.
Dia kembali mengingatkan, agar RPJMD yang disusun bukan berdasarkan daftar keinginan pribadi, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat dan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang.
Demikian juga SKPD jangan sampai menjebak Bupati dan Wakil Bupatinya dalam penyusunan anggaran.
Menurut Cornelis, Bupati dan Wakil Bupati perlu belajar mengenai aturan perundang-undangan pemerintah daerah sehingga bisa memahami apa yang menjadi urusan pusat dan daerah.
Cornelis juga mengatakan Sambas sangat berpotensi dalam penyangga ketahanan pangan sehingga hal tersebut harus terus digarap ini untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang diakibatkan perubahan iklim dunia sehingga musim tidak bisa diprediksi akibatnya berpengaruh pada musim tanam.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pertumbuhan ekonomi Sambas rendah dari provinsi yakni 4,78 persen. Sedangkan Provinsi Kalbar 4,81 persen dan lapangan usaha masih ditopang sektor primer yakni pertanian," kata Cornelis, saat menghadiri kegiatan Musrenbang Kabupaten Sambas, Selasa.
Cornelis berusaha untuk mewujudkan bagaimana perbatasan Aruk bisa menjadi beranda negara, dengan mendukung anggaran baik dari provinsi maupun dari APBN.
Menurutnya, jika tingkat pendidikan di Sambas dapat ditingkatkan, maka akan menekan kasus-kasus ilegal seperti perdagangan manusia dan lain sebagainya.
Dirinya juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sambas agar dalam pelaporan keuangan ke kedepan bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI.
"Untuk itu Bupati yang sekarang supaya dapat bekerjasama dengan legislatif dan menyusun program yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan kesehatan infrastruktur dan hendaknya RPJMD harus sinkron dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN," tuturnya.
Dia kembali mengingatkan, agar RPJMD yang disusun bukan berdasarkan daftar keinginan pribadi, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat dan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang.
Demikian juga SKPD jangan sampai menjebak Bupati dan Wakil Bupatinya dalam penyusunan anggaran.
Menurut Cornelis, Bupati dan Wakil Bupati perlu belajar mengenai aturan perundang-undangan pemerintah daerah sehingga bisa memahami apa yang menjadi urusan pusat dan daerah.
Cornelis juga mengatakan Sambas sangat berpotensi dalam penyangga ketahanan pangan sehingga hal tersebut harus terus digarap ini untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang diakibatkan perubahan iklim dunia sehingga musim tidak bisa diprediksi akibatnya berpengaruh pada musim tanam.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016