Pemkab Sambas peringkat ketiga IPM di Kalbar

Sambas (ANTARA) - Kabupaten Sambas Kalimantan Barat kembali meraih prestasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi pertama di antara 12 kabupaten atau berada peringkat tiga dari 14 kabupaten/kota di Kalbar.  

"Kabupaten Sambas hanya di bawah Kota Pontianak dan Singkawang atau peringkat ketiga dari 14 kabupaten/kota di Kalbar. Tahun 2024 IPM Kabupaten Sambas naik dari 70.60 naik menjadi 71.20. hal ini tentu menjadikan Sambas dua tahun berturut-turut di posisi ketiga," Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sambas Yudi saat dihubungi di Sambas, Kamis.

Yudi mengatakan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Kabupaten Sambas terus menunjukan tren peningkatan sejak 2020. Tahun 2020 tercatat IPM Sambas, 68,97 poin, Tahun 2021 dengan poin 69,03, kemudian 2022 mendapat 69,88 poin, tahun 2023 naik 70,6 poin dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 71,20 poin.

"Kita berhasil mempertahankan IPM tertinggi di Kalbar. Dan dua tahun berturut-turut untuk capaian IPM dengan kategori tinggi," katanya.

Peningkatan IPM di Kabupaten Sambas dalam dua tahun ini merupakan kolaborasi bersama. Selain itu, Tahun 2023 lalu Kabupaten Sambas juga dinobatkan satu satunya kabupaten di Kalimantan Barat yang diterapkan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

"Alhamdulillah, kenaikan ini berkat kerja kolaborasi penthahelix yang berkeinginan peningkatan IPM Kabupaten Sambas menjadi lebih baik," ucapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas Ahmad Hapsak Setiawan menyatakan, perolehan IPM kabupaten Sambas tergolong cukup tinggi di antara kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Meskipun naiknya cukup tinggi dia menyatakan, masih mungkin terus ditingkatkan untuk tahun selanjutnya.

"Bahkan kalau perlu terus kita dorong terus sampai di atas angka yang sekarang, karena itu menunjukkan kerja nyata dari pemerintah Daerah Kabupaten Sambas," ujarnya.

Dia juga katakan, melalui fungsi penganggaran yang dimiliki, akan didorong melalui upaya pengalokasian anggaran yang dibutuhkan untuk tiga komponen pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meski demikian, lembaganya tetap memberi catatan mengenai tingkat kemiskinan terbuka (TPT) yang seharusnya bisa ditekan lebih kecil lagi.

"Kita berharap dengan meningkatnya IPM ini dapat meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat di semua lini,” ujarnya.