Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih tetap merupakan calon
gubernur DKI Jakarta meskipun proses hukum terus bergulir terhadap
dirinya.
"Diputuskan apa pun seorang calon kepala daerah yang sudah mendapatkan penetapan dari KPU, walaupun di tersangka atau terdakwa ya dia tetap sah sebagai calon, kecuali dia mundur," kata Mendagri usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa petang.
Namun Mendagri menyebutkan bahwa jika mundur maka ada konsekuensi besar berupa sanksi pidana dan denda yang besar.
Mendagri Tjahjo menyebutkan terkait kasus yang saat ini ditangani kepolisian, Mendagri mengatakan keputusan penuh ada di tangan kepolisian sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu saja bagaimana hasilnya tapi secara prinsip, aturan UU, aturan KPU, sekarang seorang terpidana pun masih bisa menjadi calon sampai menunggu keputusan(berkekuatan tetap) incracht," kata Tjahjo.
Mengenai kegiatan kampanye yang saat ini berlangsung, Mendagri mengatakan tetap terus jalan dan tidak ada masalah.
"Kampanye juga tidak harus yang bersangkutan. Istrinya juga bisa, tim suksesnya juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting tiga pasang calon harus mempunyai hak yang sama untuk menyosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya," katanya.
Ia juga minta Panwaslu proaktif bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
Tidak dimanipulasi Sementara itu Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah mendorong penanganan kasus itu ke wilayah hukum yang tegas dan tidak dimanipulasi.
"Sekarang ini kita masuk dalam tahun kedua dan kita sampaikan bahwa kita intens melakukan reformasi hukum," katanya.
Wiranto mengatakan tahap pertama reformasi hukum masuk wilayah yang meringankan beban masyarakat yaitu pemberantasan pungli terkait pengurusan BPKB, SKCK, hak cipta dan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menko Polhukam menyebutkan tujuan reformasi hukum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, penanganan masalah keadilan, dan keyakinan bahwa hukum dapat ditegakkan.
"Sekarang saatnya penegakan hukum itu, dan pemerintah sudah menjawab bahwa masalah Basuki Tjahaja Purnama akan diproses secara hukum dengan cara tegas, cepat dan transparan. Itu tidak hanya untuk beliau, yang lain pun kalau ada pelanggaran hukum, juga akan sama perlakuannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Diputuskan apa pun seorang calon kepala daerah yang sudah mendapatkan penetapan dari KPU, walaupun di tersangka atau terdakwa ya dia tetap sah sebagai calon, kecuali dia mundur," kata Mendagri usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa petang.
Namun Mendagri menyebutkan bahwa jika mundur maka ada konsekuensi besar berupa sanksi pidana dan denda yang besar.
Mendagri Tjahjo menyebutkan terkait kasus yang saat ini ditangani kepolisian, Mendagri mengatakan keputusan penuh ada di tangan kepolisian sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu saja bagaimana hasilnya tapi secara prinsip, aturan UU, aturan KPU, sekarang seorang terpidana pun masih bisa menjadi calon sampai menunggu keputusan(berkekuatan tetap) incracht," kata Tjahjo.
Mengenai kegiatan kampanye yang saat ini berlangsung, Mendagri mengatakan tetap terus jalan dan tidak ada masalah.
"Kampanye juga tidak harus yang bersangkutan. Istrinya juga bisa, tim suksesnya juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting tiga pasang calon harus mempunyai hak yang sama untuk menyosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya," katanya.
Ia juga minta Panwaslu proaktif bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
Tidak dimanipulasi Sementara itu Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah mendorong penanganan kasus itu ke wilayah hukum yang tegas dan tidak dimanipulasi.
"Sekarang ini kita masuk dalam tahun kedua dan kita sampaikan bahwa kita intens melakukan reformasi hukum," katanya.
Wiranto mengatakan tahap pertama reformasi hukum masuk wilayah yang meringankan beban masyarakat yaitu pemberantasan pungli terkait pengurusan BPKB, SKCK, hak cipta dan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menko Polhukam menyebutkan tujuan reformasi hukum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, penanganan masalah keadilan, dan keyakinan bahwa hukum dapat ditegakkan.
"Sekarang saatnya penegakan hukum itu, dan pemerintah sudah menjawab bahwa masalah Basuki Tjahaja Purnama akan diproses secara hukum dengan cara tegas, cepat dan transparan. Itu tidak hanya untuk beliau, yang lain pun kalau ada pelanggaran hukum, juga akan sama perlakuannya," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016