Pontianak(Antara Kalbar) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura Dr. Erdi Abidin,M.Si berpendapat perlunya upaya penyelamatan secara nyata terhadap PT Perkebunan Negara (PTPN) XIII yang terus mengalami kerugian mencapai Rp300 miliar hingga tahun 2016.
"Mau tidak mau harus segera membuat langkah penyelamatan untuk PTPN XIII. Sekarang sudah ada rencana pihak manajemen dan diharapkan itu real dilakukan. Intinya apa yang dicanangkan akan sedikit peluang berhasilnya tanpa menyelesaikan persoalan masa lalu," ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menawarkan langkah kongkrit yang harus dilakukan saat ini yakni pemetaan aset yang ada. Menurutnya dari data yang ia dapat sejumlah izin untuk pembukaan perkebunan untuk sawit sudah banyak dilakukan namun realisasi di lapangan tidak maksimal.
"Ada sejumlah wilayah di Kalbar izin perkebunan dikeluarkan namun tidak direaliasasikan secara maksimal. Bahkan ada nol realisasi. Padahal untuk pengurusan izin dan lainnya pasti mengeluarkan modal," kata dia.
Ia menambahkan langkah lain yang harus menjadi perhatian manajemen PTPN XIII yakni membagi wewenang wilayah kerja paling tidak ada dua. Ia mencontohkan saat ini PTPN XIII mencakup Kalbar, Kalsel dan Kaltim harus dipecah di mana Kalbar tersendiri dan untuk Kalsel dan Kaltim satu.
"Bayangkan untuk PTPN XIII ini wilayah kerjanya sangat luas. Bayangkan saja untuk biaya manajemen dalam hal pengawsan dan lainnya terutama dalam hal tranportasi tentu tinggi. Hemat saya, Kalbar satu manajemen saja dan lainnya digabung," kata dia.
Ia juga mengkritik dan sebagaimana dorongan dari anggota dewan bahwa orang yang duduk selama ini di jajaran direksi PTPN XIII tidak melibatkan orang lokal.
"Intinya kita harapakan ke depan ada perbaikanlah di PTPN XIII. Saya tidak memiliki kepentingan di sini selain agar perusahaan itu maju dan kampus Untan dapat manfaat besar selama ini seperti beasiswa kepada mahasiswa kami," katanya.
Belum lagi manfaat CSR dari perusahaan untuk masyrakat. Jika perusahaan maju maka ini akan memberikan manfaat luas bagi daerah, tambahnya.
(U.KR-DDI/M019)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Mau tidak mau harus segera membuat langkah penyelamatan untuk PTPN XIII. Sekarang sudah ada rencana pihak manajemen dan diharapkan itu real dilakukan. Intinya apa yang dicanangkan akan sedikit peluang berhasilnya tanpa menyelesaikan persoalan masa lalu," ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menawarkan langkah kongkrit yang harus dilakukan saat ini yakni pemetaan aset yang ada. Menurutnya dari data yang ia dapat sejumlah izin untuk pembukaan perkebunan untuk sawit sudah banyak dilakukan namun realisasi di lapangan tidak maksimal.
"Ada sejumlah wilayah di Kalbar izin perkebunan dikeluarkan namun tidak direaliasasikan secara maksimal. Bahkan ada nol realisasi. Padahal untuk pengurusan izin dan lainnya pasti mengeluarkan modal," kata dia.
Ia menambahkan langkah lain yang harus menjadi perhatian manajemen PTPN XIII yakni membagi wewenang wilayah kerja paling tidak ada dua. Ia mencontohkan saat ini PTPN XIII mencakup Kalbar, Kalsel dan Kaltim harus dipecah di mana Kalbar tersendiri dan untuk Kalsel dan Kaltim satu.
"Bayangkan untuk PTPN XIII ini wilayah kerjanya sangat luas. Bayangkan saja untuk biaya manajemen dalam hal pengawsan dan lainnya terutama dalam hal tranportasi tentu tinggi. Hemat saya, Kalbar satu manajemen saja dan lainnya digabung," kata dia.
Ia juga mengkritik dan sebagaimana dorongan dari anggota dewan bahwa orang yang duduk selama ini di jajaran direksi PTPN XIII tidak melibatkan orang lokal.
"Intinya kita harapakan ke depan ada perbaikanlah di PTPN XIII. Saya tidak memiliki kepentingan di sini selain agar perusahaan itu maju dan kampus Untan dapat manfaat besar selama ini seperti beasiswa kepada mahasiswa kami," katanya.
Belum lagi manfaat CSR dari perusahaan untuk masyrakat. Jika perusahaan maju maka ini akan memberikan manfaat luas bagi daerah, tambahnya.
(U.KR-DDI/M019)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017