Pontianak (ANTARA) - Sebagai implementasi dari percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Barat yang menjadi indikator dampak investasi hijau yang inklusif terhadap kesejahteraan Masyarakat, PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) bersama Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (BPKP Prov. Kalbar) melakukan rencana aksi percepatan penurunan angka stunting terutama di desa lokus sasaran stunting yang berada di sekitar wilayah kerja operasional Perusahaan yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ngabang.
Kegiatan telah diawali dengan diskusi secara intensif bersama Pemerintah Daerah dari tingkat provinsi hingga desa dalam Forum Group Discussion (FGD) oleh BPKP Prov. Kalbar. Selanjutnya PTPN XIII mendapat tugas untuk intervensi penurunan prevalensi stunting pada dua desa yang masih tinggi, yaitu Desa Melobok Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat kompleks dan memerlukan solusi holistic. Hasil identifikasi kedua desa yang menjadi lokus PTPN XIII, didapati persentase prevalensi stunting di Desa Melobok sebesar 6,5% dan Desa Amboyo Inti sebesar 7,8%. Sehingga dibuat rencana tindak intervensi, penetapan indicator kinerja outcome, target yang ingin dicapai serta jadwal pelaksanaannya.
Salah satu kegiatan yang telah dilakukan PTPN XIII yaitu Program Pemberian Makanan Tambahan secara simultan kepada anak-anak yang terindikasi stunting di Desa Melobok Kabupaten Sanggau (12/07/2023). Intervensi ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting yang telah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
Pada kesempatan tersebut Direktur PTPN XIII Rizal H. Damanik menyampaikan bahwa PTPN XIII sebagai perusahaan yang beroperasi secara luas di Kalimantan khususnya di Kalimantan Barat, telah mengambil langkah untuk membantu mengatasi masalah stunting dengan menyediakan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan.
Dalam mengkampanyekan program intervensi ini agar dapat dukungan dari semua lapisan Masyarakat di Kalimantan Barat, pada Selasa, 25 Juli 2023 juga dilakukan kegiatan dialog interaktif secara langsung (live) melalui program Forum Kalbar di Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat. Acara ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Pimpinan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, dan Direktur PTPN XIII.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto mengatakan investasi di Kalimantan Barat cukup besar. Beliau mengutip arahan dari Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan Indonesia itu harus masuk ke ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu sendiri terdapat 3 pilar yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya kalau kita ingin meningkatkan ekonomi jangan lupa sosial dan lingkungannya. “Terkait 3 pilar itu sebenarnya sudah cukup bagus. Kemudian kalau dari sisi kesehatan terkait stunting di Kalimantan Barat memang turun ke angka 27,8% tapi kalau dibedah ke masing-masing kabupaten salah satunya adalah Sanggau itu justru naik dari 26% ke angka 32%, jelas Ayi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka mengatakan sinergi yang terjalin belum sampai ke titik apa yang sedang ditangani. Untuk itu, sekarang titik-titik tersebut akan dipetakan sehingga langkah-langkah kedepannya bisa diambil untuk mengatasi stunting. Berdasarkan hasil survei, yang berpengaruh terhadap stunting di Kabupaten Sanggau adalah pola hidup dan perilaku yang berkaitan juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab ekonomi di Sanggau menunjukkan hasil yang lumayan positif.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur PTPN XIII Rizal H Damanik mengharapkan multiplayer effect yang bisa lebih besar dapat terjadi selain dari program penanganan stunting yang sudah dilaksanakan. Adapun bentuk lain Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PTPN XIII berupa pemberdayaan BUMDes dan UMKM di desa-desa sekitar Perusahaan. Produk-produk dari UMKM dapat dipasarkan melalui platform e-commerce yaitu PaDI (Pasar Digital), yang menjadi program BUMN yang dapat menghubungkan antara UMKM dengan perusahaan. “kebutuhan bahan atau alat pertanian atau perkebunan (alat panen) bisa disediakan oleh BUMDes atau UMKM, tinggal elaborasi, kolaborasi, sinergi yang harus dibangun,” ujar Rizal H. Damanik, Direktur PTPN XIII.
Inisiatif kemanusiaan dan program-program pemberdayaan sosial ini mencerminkan komitmen PTPN XIII untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah operasionalnya. PTPN XIII percaya bahwa dengan kerjasama yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, masalah sosial ekonomi, terutamanya masalah stunting yang saat ini sedang dihadapi, dapat teratasi, dan utamanya tumbuh kembang anak-anak Kalimantan Barat dapat lebih baik.
Terakhir, PTPN XIII secara intensif melakukan evaluasi dengan menggandeng BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur harapan dan menjadi katalisator pergerakan intervensi dimaksud. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar semua bergerak ke arah/sasaran yang sama, tujuan yang sama, tutup Rizal H. Damanik Direktur PTPN XIII.
