Pontianak (Antara Kalbar) - Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penghubung Wilayah Kalimantan Barat, pantau sidang terdakwa Zulfadli dugaan kasus korupsi Bansos KONI tahun anggaran 2007 hingga 2009, dan dana Fakultas Kedokteran Untan Pontianak tahun 2006 hingga 2008 di Pengadilan Negeri Pontianak.
"Dari sejak awal perkara dugaan korupsi Bansos yang melibatkan anggota DPR RI tersebut, sudah kami pantau," kata Koordinator Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penghubung Wilayah Kalbar, Budi Darmawan saat dihubungi di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan, pemantauan tersebut dilakukan agar putusan atau hasilnya bisa adil sesuai dengan hukum berlaku.
Ia menambahkan, hingga saat ini sidangnya berjalan lancar, dan baru satu kali dilakukan penundaan oleh majelis hakim PN Pontianak.
Selain terdakwa Zulfadli dalam kasus itu juga ada tersangka UJ mantan gubernur Kalbar (almarhum) , dan terdakwa I sudah menjalani proses hukum (almarhum).
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Suhadi SW menyatakan, modus terdakwa dalam melakukan dugaan korupsi, yakni meminjam dana KONI dan ke dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak untuk kepentingan pribadi atas persetujuan almarhum UJ.
Menurut dia, atas dugaan korupsi tersebut, tersangka telah merugikan negara yang telah dihitung oleh BPK, yakni bansos KONI sebesar Rp15,242 miliar, dan bansos Fakultas Kedokteran Rp5 miliar atau total Rp20 miliar.
Pihak kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti, yakni berupa uang tunai sebesar Rp1,2 miliar, satu unit rumah beserta tanah di Depok, dan satu unit kendaraan roda empat merk Proton.
Ditreskrimsus mulai menangani kasus tersebut sejak tahun 2012, dan mengalami kendala dalam hal pemanggilan, karena untuk memanggil tersangka Zul yang masih aktif menjadi anggota DPR RI membutuhkan waktu dan ada proses yang harus dilewati.
Sementara untuk kasus tersangka almarhum UJ sudah kami SP3-kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena tersangka sudah meninggal dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dari sejak awal perkara dugaan korupsi Bansos yang melibatkan anggota DPR RI tersebut, sudah kami pantau," kata Koordinator Komisi Yudisial Republik Indonesia, Penghubung Wilayah Kalbar, Budi Darmawan saat dihubungi di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan, pemantauan tersebut dilakukan agar putusan atau hasilnya bisa adil sesuai dengan hukum berlaku.
Ia menambahkan, hingga saat ini sidangnya berjalan lancar, dan baru satu kali dilakukan penundaan oleh majelis hakim PN Pontianak.
Selain terdakwa Zulfadli dalam kasus itu juga ada tersangka UJ mantan gubernur Kalbar (almarhum) , dan terdakwa I sudah menjalani proses hukum (almarhum).
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes (Pol) Suhadi SW menyatakan, modus terdakwa dalam melakukan dugaan korupsi, yakni meminjam dana KONI dan ke dewan pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak untuk kepentingan pribadi atas persetujuan almarhum UJ.
Menurut dia, atas dugaan korupsi tersebut, tersangka telah merugikan negara yang telah dihitung oleh BPK, yakni bansos KONI sebesar Rp15,242 miliar, dan bansos Fakultas Kedokteran Rp5 miliar atau total Rp20 miliar.
Pihak kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti, yakni berupa uang tunai sebesar Rp1,2 miliar, satu unit rumah beserta tanah di Depok, dan satu unit kendaraan roda empat merk Proton.
Ditreskrimsus mulai menangani kasus tersebut sejak tahun 2012, dan mengalami kendala dalam hal pemanggilan, karena untuk memanggil tersangka Zul yang masih aktif menjadi anggota DPR RI membutuhkan waktu dan ada proses yang harus dilewati.
Sementara untuk kasus tersangka almarhum UJ sudah kami SP3-kan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena tersangka sudah meninggal dunia.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017