Sukadana (Antara Kalbar) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat, lantaran daerah tersebut sudah tiga kali berturut- turut mendapat predikat kabupaten yang paling peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM.
Perwakilan peneliti dari Elsam Lintang Setianti, Jumat mengatakan, dalam penelitiannya ada dua metode yang digunakan yaitu secara mikro dan makro.
Secara mikro bermaksud memotret bagaimana kinerja HAM pemerintah daerah, dengan seperangkat kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki.
Sedangkan secara makro, penelitian yang dilakukan oleh lembaga tersebut melihat apakah otonomi dan desentralisasi, berpengaruh terhadap perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia.
"Hal ini bisa mematahkan teori, apakah pemenuhan HAM itu hanya dilakukan oleh negara atau kota-kota yang sudah maju saja. Dengan IPM yang masih rendah dan masuk ke dalam daerah tertinggal, tetapi bisa mendapat penghargaan tersebut," jelas Lintang Setianti.
Dikatakannya pula, dari segi regulasi ini menjadi menarik karena KKU sebagai kabupaten yang baru 10 tahun berdiri, bisa tiga kali mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli akan HAM.
Menurutnya pencapaian yang ada berdasarkan potret yang ada karena "political will" dari pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, menjadi modal dasar. Jika pendidikan dan kesehatan sebagai hal dasar yang mampu terpenuhi maka fokus masyarakatnya bisa difokuskan kepada pekerjaan dan perekonomiannya.
"Kita tahu banyak daerah yang jarang melihat kalau SDM itu sebagai investasi jangka panjang. Mereka hanya fokus kepada infrastruktur dan pekerjaan. Ketika kepala daerahnya memfokuskan kepada pendidikan dan kesehatan, itu menjadi poin penting," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Perwakilan peneliti dari Elsam Lintang Setianti, Jumat mengatakan, dalam penelitiannya ada dua metode yang digunakan yaitu secara mikro dan makro.
Secara mikro bermaksud memotret bagaimana kinerja HAM pemerintah daerah, dengan seperangkat kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki.
Sedangkan secara makro, penelitian yang dilakukan oleh lembaga tersebut melihat apakah otonomi dan desentralisasi, berpengaruh terhadap perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia.
"Hal ini bisa mematahkan teori, apakah pemenuhan HAM itu hanya dilakukan oleh negara atau kota-kota yang sudah maju saja. Dengan IPM yang masih rendah dan masuk ke dalam daerah tertinggal, tetapi bisa mendapat penghargaan tersebut," jelas Lintang Setianti.
Dikatakannya pula, dari segi regulasi ini menjadi menarik karena KKU sebagai kabupaten yang baru 10 tahun berdiri, bisa tiga kali mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten yang peduli akan HAM.
Menurutnya pencapaian yang ada berdasarkan potret yang ada karena "political will" dari pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, menjadi modal dasar. Jika pendidikan dan kesehatan sebagai hal dasar yang mampu terpenuhi maka fokus masyarakatnya bisa difokuskan kepada pekerjaan dan perekonomiannya.
"Kita tahu banyak daerah yang jarang melihat kalau SDM itu sebagai investasi jangka panjang. Mereka hanya fokus kepada infrastruktur dan pekerjaan. Ketika kepala daerahnya memfokuskan kepada pendidikan dan kesehatan, itu menjadi poin penting," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017