Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta kepada Kesbangpolinmas Kalbar untuk menertibkan dan tidak segan-segan mencabut izin dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang sekadar papan nama, tanpa kinerja yang jelas.
"Saya minta kepada Kesbangpolinmas Kalbar untuk mendata ulang keberadaan organisasi kemasyarakatan, NGO atau LSM yang ada di provinsi ini untuk memastikan aktivitas mereka. Kalau memang tidak ada aktivitasnya, cabut izin aktivitas mereka," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.
Dia mencontohkan, hari ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kalbar menggelar rapat pembentukan sekretariat bersama dalam rangka pengelolaan bersama hutan dan kawasan konservasi di Kalbar.
Namun, dari data yang ada, panitia mengundang 75 LSM yang bergerak di bidang lingkungan, namun yang hadir hanya 25.
"Artinya tidak sampai setengah yang hadir dan ini menunjukkan bahwa NGO dan LSM yang ada tidak kooperatif.
Kalau tidak aktif dan tidak bisa membantu pemerintah, cabut saja izin aktivitas mereka. Jangan hanya bisa mengkritik, tapi tidak mau berpartisipasi dalam program pemerintah," tuturnya.
Cornelis juga mengharapkan LSM atau NGO dan Ormas yang ada agar tidak asal menerima dana dari pihak-pihak asing, atau pihak tertentu yang tidak jelas sumber dananya. Jangan sampai dana yang digunakan itu berasal dari dana hasil jual beli barang-barang haram atau transaksi ilegal lainnya.
"Ini harus menjadi perhatian bersama, agar LSM, NGO atau ormas yang ada tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau negara-negara besar untuk menghancurkan kita," katanya.
Dirinya juga menyesalkan ketidakhadirkan pihak berkompeten dari perusahaan yang seharusnya juga ikut ambil bagian dalam program ini, karena menurutnya perusahaan memiliki andil yang cukup besar dalam menjaga area konservasi, terlebih perusahaan yang memiliki izin di lahan yang di dalamnya terdapat area konservasi.
"Sangat disayangkan perusahaan yang ada malah mengutus humas, yang tentu tidak bisa mengambil keputusan. Seharusnya yang datang itu paling tidak manajer, yang bisa menentukan arah program perusahaan," kata Cornelis.
Menurutnya ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengelolaan area konservasi, karena pihak-pihak yang berkompeten saja menurutnya tidak mau ikut ambil bagian dalam hal ini, sehingga sulit untuk mengambil kesepakatan bersama.
"Saya minta kepada semua pihak agar tidak menganggap hal ini sebagai persoalan yang sepele karena ini menyangkut kelestarian lingkungan kita dan keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan. Terlebih hal ini disorot oleh dunia internasional," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017