Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan kepada seluruh PNS yang ada di lingkungan pemerintahannya untuk tidak melakukan pungutan liar, mengingat masih ada laporan dari masyarakat terkait adanya pungutan di Rumah Sakit Soedarso Pontianak.
"Sekali lagi saya tegaskan, PNS jangan lakukan pungli, atau akan ada sanksi tegas yang akan kita berikan jika masih nekat melakukannya," kata Cornelis di Pontianak, Senin.
Terkait adanya laporan pungutan untuk obat anti HIV di RSUD Soedarso, dirinya mengatakan akan menegur oknum petugas yang diduga melakukan pungutan tersebut.
"Saya memang mendapat laporan tentang hal itu. Nantinya akan kita tegur dulu, jangan memecat orang sembarangan karena mereka juga punya anak istri. Jadi sesuai prosedur yang ada, kita beri teguran dulu," tuturnya.
Pada kesempatan itu juga, dirinya mengimbau agar Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mengubah mental sikap menjadi pelayan, sehingga tidak perlu terjadi lagi pungutan-pungutan yang tidak perlu yang bisa mencoreng nama baik instansi.
"Dinas Kesehatan harus mengecek jajarannya, karena tidak boleh lagi ada pungutan untuk obat anti HIV di RSUD Soedarso. Jadi yang menyangkut pelayanan publik tolong dikerjakan dengan baik dan responsif," katanya.
Dirinya juga menyinggung masalah Puskesmas Pembantu (Pustu) di beberapa daerah yang dikunjunginya ketika blusukan, masih banyak yang belum ditempati petugas kesehatan sehingga tidak terawat, "Banyak Pustu yang tidak ada isinya, rumputnya sepinggang," ungkap Cornelis.
Disamping itu, Mantan Bupati Landak itu mengingatkan agar ASN berhati-hati dalam menggunakan fasilitas ITE baik berupa Media Sosial dan Fasilitas Komunikasi seperti Whatsapp dan sebagainya yang bisa menimbulkan provokasi di masyarakat.
"Sebab sekarang sudah ada gedung cyber di Jakarta yang menghimpun data komunikasi baik media sosial maupun telpon, sehingga harus berhati-hari, jangan menggunakan media sosial, aplikasi komunikasi lainnya untuk menjadi sarana memecah belah bangsa," katanya.*
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017