Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai merealisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
"Program BSPS ini dikhususkan untuk rumah tidak layak huni khususnya di Kota Singkawang," kata Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Singkawang, Redi, Jumat.
Untuk tahun ini, bantuan dari pemerintah pusat adalah sebanyak 538 unit rumah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Singkawang.
Sedangkan dari APBD provinsi, kurang lebih 100 unit rumah tidak layak huni khusus di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
"Tahun ini programnya sudah berjalan dan masing-masing rumah akan mendapat bantuan sebesar Rp15 juta. Baik dari pusat maupun provinsi," tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, dari pusatlah yang menentukan. "Sedangkan kita di sini, hanya sebagai pendamping tim fasilitator," ungkapnya.
Menurut dia, ada tujuh orang dalam tim fasilitator yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bagi rumah yang akan dibantu akan diverifikasi lagi oleh tim fasilitator ini.
Yang terpenting, katanya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, syaratnya status tanah maupun rumah harus milik sendiri (tidak boleh sewa atau menumpang). Kemudian orang yang dibantu memang betul-betul masuk dalam kategori miskin.
Redi menambahkan, pemerintah pusat juga telah merencanakan untuk membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR RI untuk menyediakan lahan guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," tuturnya.
Berkaitan dengan program ini, Singkawang masih terhambat dengan kawasan yang pas untuk di mana lokasi yang bisa dibangun oleh pengembang nantinya. Mengingat lahan yang diperlukan adalah seluas 10-12 hektare.
"Kita pun tidak mau, sewaktu pembangunan nanti tau-tau bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," katanya.
Karena itu akan ada rapat lanjutan terkait dengan program ini. "Rencananya hari Selasa (14/3) kita akan rapat di Pontianak untuk membahas program ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Program BSPS ini dikhususkan untuk rumah tidak layak huni khususnya di Kota Singkawang," kata Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Singkawang, Redi, Jumat.
Untuk tahun ini, bantuan dari pemerintah pusat adalah sebanyak 538 unit rumah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Singkawang.
Sedangkan dari APBD provinsi, kurang lebih 100 unit rumah tidak layak huni khusus di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.
"Tahun ini programnya sudah berjalan dan masing-masing rumah akan mendapat bantuan sebesar Rp15 juta. Baik dari pusat maupun provinsi," tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, dari pusatlah yang menentukan. "Sedangkan kita di sini, hanya sebagai pendamping tim fasilitator," ungkapnya.
Menurut dia, ada tujuh orang dalam tim fasilitator yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bagi rumah yang akan dibantu akan diverifikasi lagi oleh tim fasilitator ini.
Yang terpenting, katanya, untuk mendapatkan bantuan tersebut, syaratnya status tanah maupun rumah harus milik sendiri (tidak boleh sewa atau menumpang). Kemudian orang yang dibantu memang betul-betul masuk dalam kategori miskin.
Redi menambahkan, pemerintah pusat juga telah merencanakan untuk membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR RI untuk menyediakan lahan guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," tuturnya.
Berkaitan dengan program ini, Singkawang masih terhambat dengan kawasan yang pas untuk di mana lokasi yang bisa dibangun oleh pengembang nantinya. Mengingat lahan yang diperlukan adalah seluas 10-12 hektare.
"Kita pun tidak mau, sewaktu pembangunan nanti tau-tau bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," katanya.
Karena itu akan ada rapat lanjutan terkait dengan program ini. "Rencananya hari Selasa (14/3) kita akan rapat di Pontianak untuk membahas program ini," ujarnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017