Sukadana (Antara Kalbar) - Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara Dedi Effendy mengatakan, Pilkada Kayong Utara akan digelar pada Juni 2018 mendatang dengan tahapan awal dimulai Agustus 2017.
"Saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan pemkab untuk mempersiapkan tahapan pilkada nanti," kata Dedy Effendy.
Pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan hingga penetapan pasangan calon terpilih dipastikan akan memakan waktu dua tahun anggaran, sehingga APBD Kayong Utara dan APBD Provinsi tahun 2017 dan APBD 2018 akan terserap ke pesta demokrasi tersebut.
Hal tersebut dikarenakan pada Pilkada KKU 2018 mendatang akan dilaksanakan serentak dengan Pilkada Gubernur Kalbar dan dilaksanakan serentak dengan 17 provinsi dan 153 kabupaten kota se Indonesia.
Untuk besaran anggaran, KPU setempat belum dapat menyebutkan secara pastikan berapa nominal yang diperlukan, walau diakuinya, antara KPU Kayong Utara dan Pemkab sudah melakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran tersebut.
Dijelaskannya, untuk kepastian besaran angagran tahapan pilkada di dua tahun anggaran itu, Dedy Effendy menjelaskan akan baru dapat diketahui setelah adanya penandatanganan penyerahan DIPA daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Junaidi Firawan menjelaskan, terkait jumlah anggaran untuk Pilkada KKU 2018 mendatang perlu ada pembahasan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.
Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan pilkada serentak antara Pilgub dan Pilbup yang keduanya akan digelar bersamaan dengan kemungkinan adanya sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten.
"Kita akan mendapat gambaran jika sudah ada gambaran berapa sharing dari provinsi karena pilgub juga dilaksanakan serentak bersamaan dengan pilbup, dan untuk pilkada," kata Junaidi Firawan.
Labih jauh, PNS yang juga dikabarkan akan menjadi salah satu kandidat di pilbup ini menyebutkan, selain anggaran untuk KPU, Pemkab juga harus menyiapkan anggaran untuk Bawaslu Kabupaten, TNI dan Polri.
"Bawaslu kabupaten memang belum terbentuk, namun dari bawaslu provinsi sudah ada mengusulkan, namun lagi-lagi perlu dilakukan pembahasan bersama juga karena pilgub dilaksanakan bersamaan dengan pilbup," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan pemkab untuk mempersiapkan tahapan pilkada nanti," kata Dedy Effendy.
Pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan hingga penetapan pasangan calon terpilih dipastikan akan memakan waktu dua tahun anggaran, sehingga APBD Kayong Utara dan APBD Provinsi tahun 2017 dan APBD 2018 akan terserap ke pesta demokrasi tersebut.
Hal tersebut dikarenakan pada Pilkada KKU 2018 mendatang akan dilaksanakan serentak dengan Pilkada Gubernur Kalbar dan dilaksanakan serentak dengan 17 provinsi dan 153 kabupaten kota se Indonesia.
Untuk besaran anggaran, KPU setempat belum dapat menyebutkan secara pastikan berapa nominal yang diperlukan, walau diakuinya, antara KPU Kayong Utara dan Pemkab sudah melakukan pembahasan terkait kebutuhan anggaran tersebut.
Dijelaskannya, untuk kepastian besaran angagran tahapan pilkada di dua tahun anggaran itu, Dedy Effendy menjelaskan akan baru dapat diketahui setelah adanya penandatanganan penyerahan DIPA daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Junaidi Firawan menjelaskan, terkait jumlah anggaran untuk Pilkada KKU 2018 mendatang perlu ada pembahasan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.
Hal tersebut dikarenakan adanya pelaksanaan pilkada serentak antara Pilgub dan Pilbup yang keduanya akan digelar bersamaan dengan kemungkinan adanya sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten.
"Kita akan mendapat gambaran jika sudah ada gambaran berapa sharing dari provinsi karena pilgub juga dilaksanakan serentak bersamaan dengan pilbup, dan untuk pilkada," kata Junaidi Firawan.
Labih jauh, PNS yang juga dikabarkan akan menjadi salah satu kandidat di pilbup ini menyebutkan, selain anggaran untuk KPU, Pemkab juga harus menyiapkan anggaran untuk Bawaslu Kabupaten, TNI dan Polri.
"Bawaslu kabupaten memang belum terbentuk, namun dari bawaslu provinsi sudah ada mengusulkan, namun lagi-lagi perlu dilakukan pembahasan bersama juga karena pilgub dilaksanakan bersamaan dengan pilbup," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017